Tiga Tahun Kepemimpinan Bupati Fauzi, Presma Unija Sebut Penuh Pencitraan

Maduraexpose.com– Presiden Mahasiswa Universitas Wiraraja kembali mengkritisi Pemerintahan Bupati Sumenep selama tiga tahun terakhir yang dinilai penuh pencitraan dan belum mampu menciptakan perubahaan yang signifikan.

“ Tiga tahun kepemimpinan Achmad Fauzi Bupati Sumenep tidak ada perubahan siginifikan, selebihnya berupa pencitraan. Parahnya lagi, sangat banyak dugaan praktik korupsi yang menyasar di sejumlah OPD Kabupaten Sumenep,” demikian Presma UNIJA Sumenep Tolak Amir dilansir Maduraexpose.com, Rabu 31 Januari 2024.

Menurutnya, tagline “Bismillah Melayani” dinilai masih kontradiktif dengan fakta yang membelenggu pemerintahannya saat ini.

Tolak Amir membandingkan perolehan Bupati Sumenep dengan reward Achievement-nya berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2021.

Padahal di tahun 2021 itu, Presma Unija menemukan banyaknya indikasi berupa temuan-temuan janggal hampir disetiap OPD di Kabupaten Sumenep.

“Seperti halnya, Pembangunan gedung KIHT Tahap I yang menghabiskan anggaran Rp 9 Miliar lebih, Carut marutnya dana BOS dan pajak BOS, BTT COVID 19 dan beberapa program pekerjaan hibah dari OPD. Banyak sekali dugaan fiktif dan tidak sesuai spesifikasi,” imbuh Tolak Amir.

Presma Unija Sumenep ini juga berpandangan, banyaknya fakta yang mengarah pada ketidak mampuan Pemkab Sumenep dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), mengakibatkan luka mendalam yang menusuk lubuk hati para Aktivis Mahasiswa, NGO, Pegiat Anti Korupsi di Kota Keris tersebut.

“Ketidak mampuan dalam menciptakan tata kelola itu dibuktikan dengan banyaknya catatan yang mengarah pada dugaan praktik korupsi dalam nomenklatur “buku dosa” Pemerintah Kabupaten Sumenep yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.”tandasnya.

Presma Unija Sumenep menyebut, misalnya pada tahun 2022 terdapat temuan dari Aktivis Anti Korupsi terkait dengan beberapa Hibah yang diduga tidak dibuatkan LPJ, baik dari APBD murni ataupun dari PAK.

“Dan beberapa paket pembangunan yang dikerjakan oleh rekanan ada beberapa diantaranya diduga kuat tidak sesuai pedoman SNI atau Standrat Nasional Indonesia.” ungkapnya.

Tak hanya itu, Presma Unija juga menyinggung soal pemberian BLT DBHCHT dan BLT BMM yang dinilai tidak tertib hingga berbuntut adanya tiga ASN yang diduga ikut menerima Bantuan Lansung Tunai tersebut.

“Begitu juga dengan masalah keterlambatan 12 pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan pada empat SKPD. Sebanyak 622 rekening BOS yang telah dicabut berdasarkan SK Bupati namun diduga kuat masih aktif dan belum dilakukan penutupan oleh OPD setempat.” imbuh Tolak Amir menandaskan.

Selain itu, Presma Unija Sumenep juga menyinggung soal adanya Sekolah yang sudah ditutup pada tahun 2019, diduga kuat masih dapat transfer dana BOS. Dan sejumlah kasus lainnya yang sudah diinventarisir kalangan aktivis di Kabupaten Sumenep.

“Apakah Bupati tidak malu dengan banyaknya temuan seperti ini, dengan prestasi yang didapat,” tutup Tolak Amir Presma Unija Sumenep.

Sementara Bupati Sumenep Achmad Fauzi dikonfirmasi melalui ponsel pribadinya belum merespon. Namun informasi dari orang dekatnya, yang bersangkutan sedang diluar kota. [opn/tro/fer]

Dorong Fattah Jasin Maju Pilkada Sumenep, Tadjul Arifin,R: Saatnya Rakyat Memanggil https://t.co/7t1kj7XuFl

— Madura Expose (@MaduraExpose) January 31, 2024