Ternyata, Inilah Biang Penolakan Bimtek DPRD Sumenep

MADURAEXPOSE.COM– Masih ingat polimek para wakil rakyat di DPRD Sumenep soal program bimbingan teknis (bimtek) ke salah satu perguruan tinggi (PT) di Kota Malang beberapa waktu lalu?

Usut punya usut, ternyata penolakan sejumlah anggota dewan saat itu, utamanya di Komisi I (A) DPRD Sumenep karena PT yang menjadi tujuan bimtek agreditasinya meragukan pihak legislatif. Sementara perguruan tinggi yang sudah direkomendasikan balai diklat Provinsi Jawa Timur ada tiga yakni, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya, dan Universitas Bhayangkara (Ubhara)Surabaya.

Adapun PT yang dipertentangkan kalangan anggota Komisi Hukum dan Pemerintahan DPRD Sumenep dinilai meragukan, karena selain tidak direkomendasikan balai diklat, agreditasi perguruan tinggi tersebut meragukan.

“Saya sendiri memutuskan tidak ikut bimteknya waktu itu. Alasannya karena PT itu tidak termasuk dalam tiga PT yang sudah direkomendasikan oleh pihak Badan Diklat Provinsi Jawa Timur,” terang Abrori Mannan kepada awak media saat itu.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, Balai Diklat yang nota bene sebagai pelaksana bimtek, sudah seharusnya menjadi rujukan bagi pelaksanaan Bimtek agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.

Hal senada juga pernah disampaikan Darul Hasyim Fath kepada awak media. Menurutnya, rujukan perguruan tinggi yang belum mengantongi rekomendasi dari Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, maka menjadi sangat rasional ketika legalitasnya dipertanyakan.

Saat itu, lanjut Darul, pihaknya telah mengundang Sekretariat DPRD Sumenep untuk menanyakan perguruan tinggi yang telah direkomendasikan sebagai pelaksana bimtek. Kemudian terungkap, jika PT di Malang yang melaksanakan bimtek saat itu ternyata tidak termasuk dalam PT telah mendapat rekomendasi dari Balai Diklat Provinsi Jawa Timur.

“Kami tegaskan, bahwa Bimtek merupakan hak melekat pada pribadi masing-masing anggota DPRD, berikut anggarannya. Sangat aneh kalau kemudian ada pihak luar menyatakan siap bertanggung jawab jika ada persoalan,” tegasnya.

Terkait kisruh perguruan tinggi yang menjadi sasaran Bimtek tersebut, ternyata ditanggapi enteng oleh Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma. Ia berpandangan, bahwa pelaksanaan Bimtek tak harus dari tiga perguruan tinggi yang sudah ditunjuk oleh Balai Diklat Provinsi. Pihaknya juga mempersilahkan anggota dewan yang berkebaratan untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut.

“Tak harus tiga PT itu kok. Jadi intinya, selama PT itu terakreditasi A atau B, tidak ada masalah,” ujarnya singkat kepada awak media. [Ferry/DBS/***]