MADURAEXPOSE.COM-Puluhan warga didominasi isteri nelayan menuntut kepolisian untuk segera mengusut tuntas penguasaan tanah negara di desa mereka, yang diduga dilakukan oleh PB salah satu oknum pengusaha non pribumi di kota Pamekasan.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Padahal kasus tersebut telah dilaporkan ke SPKT Polres Pamekasan pada tahun 2007 silam.

Dugaan penyerobotan tanah itu berawal dari diterbitkannya surat hak guna pakai atau hak garap oleh Kemendagri kepada PT Wahyu Jumiang pada tahun 1988.

Anehnya tanah tersebut tidak pernah digarap atau dimanfaatkan sampai berakhirnya masa berlaku sertifikat hak garap no 2 dengan surat ukur no 394 pada tahun1998.

Selanjutnya pada tahun 2001, BPN Pamekasan menerbitkan sertifikat atas tanah seluas 15 ha tersebut sebagai hak milik H Syafi’ bersama istri, anak dan saudaranya, warga Desa Padelegan bukan warga Desa Tanjung yang kemudian diketahui tanah itu telah dikuasai PB.

“Jelas mereka adalah antek dari PB yang sudah banyak menelan habis tanah-tanah negara,” ungkap Nurfaisal,salah satu perwakilan warga.

Masih menurut Nur Faizal, banyak lahan yang semula banyak dimanfaatkan untuk tambatan perahu nelayan, namun sejak dikuasai oleh PB, para nelayan dilarang menambatkan perahu di tempat itu secara sepihak.

“Kalau ini dibiarkan, kami khawatir akan menimbulkan konflik horisontal bahkan konflik SARA.Kalau terjadi apa-apa,maka aparat penegak hukum harus bertanggung jawab,” pungkasnya. (spm/jak/fer)