MaduraExpose.com– Gempa bumi berkekuatan M 6,5 yang mengguncang perairan Sumenep pada Selasa (30/09/2025) pukul 23.49 WIB kembali menyorot Pulau Sapudi, khususnya Kecamatan Nonggunong dan Gayam.
Dalam respons tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep bersama tim gabungan langsung bergerak ke lokasi.
Artikel ini menyajikan kritik yang berimbang terhadap respons pemerintah daerah, meninjau kecepatan asesmen versus urgensi pemulihan di wilayah yang menyimpan ironi kekayaan alam.
Gerak Cepat: Asesmen dan Akurasi Data
Pemerintah Kabupaten Sumenep, di bawah instruksi Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, menunjukkan komitmen untuk bertindak cepat. Tim gabungan BPBD, TNI, Polri, dan PMI segera diterjunkan ke Pulau Sapudi untuk melakukan asesmen pascabencana.
Bupati Fauzi menekankan pentingnya pendataan awal yang akurat. “Pendataan awal sangat penting agar bisa mengetahui kebutuhan masyarakat secara nyata, dan bantuan yang disalurkan tepat sasaran,” katanya.
Data Awal Kerusakan (Per Kamis, 02/10/2025):
Sisi Positif: Respons yang cepat dan sinergi antarinstitusi (BPBD, PUTR, Polres, Kodim, PMI) patut diapresiasi. Fokus pada asesmen kerusakan rumah, fasilitas publik, hingga sekolah menunjukkan upaya komprehensif agar tidak ada masyarakat yang terabaikan. Kepala BPBD, Ach. Laili Maulidy, juga memastikan data yang dihimpun akurat untuk menjadi dasar perbaikan.
Kritisisme Konstruktif: Dari Asesmen ke Realisasi Perbaikan
Meskipun kecepatan asesmen telah dilakukan, tantangan terbesarnya terletak pada langkah selanjutnya: realisasi pemulihan.
Pertama, urgensi kecepatan: Pulau Sapudi, sebagai wilayah kepulauan, memiliki keterbatasan logistik. Walaupun Kepala BPBD menyatakan Dinas PUTR akan bekerja cepat bersama TNI/Polri dalam perbaikan, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa mobilisasi material dan tenaga ahli ke pulau sering kali terkendala cuaca dan biaya. Kecepatan asesmen harus diikuti oleh kecepatan mobilisasi dana dan material.
Kedua, ironi latar belakang: Sapudi adalah salah satu kantong Migas (seperti disinggung dalam artikel sebelumnya) yang selama ini menyumbang kekayaan ke provinsi dan pusat.
Masyarakat berharap, di tengah bencana ini, adanya prioritas dan alokasi dana yang lebih besar dari pemerintah pusat atau provinsi sebagai bentuk tanggung jawab atas kekayaan alam yang dieksploitasi dari perairan mereka. Bantuan perbaikan rumah harus melampaui standar bantuan sosial biasa.
Ketiga, keberlanjutan: Bupati Fauzi menjanjikan hasil asesmen menjadi dasar bagi langkah pemulihan jangka menengah dan panjang. Ini krusial. Perbaikan rumah tidak cukup. Harus ada langkah mitigasi dan penguatan struktur bangunan agar gempa serupa tidak menyebabkan kerugian berulang, mengingat wilayah ini rawan bencana.
Secara keseluruhan, tanggap darurat Pemkab Sumenep pascagempa Sapudi telah dimulai dengan langkah yang benar dan terorganisir, yaitu akurasi data melalui asesmen.
Namun, keberhasilan penanganan bencana ini akan diukur bukan dari cepatnya pendataan, melainkan dari kecepatan dan kualitas pembangunan kembali yang mampu mengembalikan masyarakat terdampak ke aktivitas normal secepatnya, sekaligus memberikan rasa keadilan bagi wilayah yang kaya sumber daya alam.
