Tak Dapat DBH Migas, Empat Bupati Madura Ini Datangi Komisi VII DPR RI

0
773
Suramadu (skyscrapercity.com)

Bangkalan, MaduraExpose.com- Sumber Migas di Pulau Madura sangat melimpah, namun selama 30 tahun empat Kabupaten di Madura (bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), tidak pernah menikmati bagi hasil migas tersebut, oleh karenanya pada saat komisi VII DPR RI melakukan Reses ke Madura, empat Bupati langsung wadul ke Komisi yang membidangi Energi dan Sumber daya Mineral tersebut.

“Kabupaten bangkalan salah satu wilayah kerja migas yang ada sejak tahun 80-an, namun masyarakat belum menikmati secara langsung adanya potensi mogas yang kita miliki,” kata Sekdakab Bangkalan, Sad Saiful Djamal saat hearing dengan Komisi VII DPR RI di Pendopo agung Bangkalan, Selasa, (16/04).

Dijelaskan dia, ladang minyak yang sejak tahun 80-an dikelola oleh PT Codeco dan pada bulan mei tahun 2011, pengelolaan dialihkan kepada PT Pertamina WMO, akan tetapi hak kabupaten sesuai dengan Undang-undang yang memperoleh PI sebesar 10 persen juga belum terealisasi. “Kami ingin komitmen yang dibuat oleh PT pertami WMO tentang PI itu, realisasinya lebih cepat lebih baik,’ katanya.

Sekdakab Bangkalan ini mengharapkan agar nanti pemkab Bangkalan dapat memproduksi gas sendiri. “Tahapannya untuk bisa mempruksi gas sendiri kita masih menunggu bisnis plan, karena dengan memproduksi gas sendiri kita dapat menikmati langsung potensi sumber daya energi yang kita miliki,” tuturnya.

Oleh ebab itu dia mengharapkan agar BP Migas bisa mengalihkan inftrastruktur seperti pipa Migas yang dialirkan ke Jawa bisa di produksi di kabupaten Bangkalan.

“Saat ini semua produksi mengalir ke Jawa, kapan bangkalan bisa mengelola sendiri, apalagi dengan keberadaan jembatan suramadu, dan kita sudah bersinergi dengan BPWS, tentang adanya kawasn indusdrtri yang telah kita disiapkan 1.200 ha,” jelasnya

Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono kepada Komisi VII DPR RI mengungkapkan, pemkab Sampang mengusulkan, supaya ada pembagian (bagi hasil) yang lebih bagi daerah penghasil seperti kabupaten sampang. “Masak sampang daerah penghasil dapat Rp 32 milyar,” kata Fadilah Budiono.

Wakil bupati sampang ini mengharpkan, agar BP Migas secepatnya bisa merealisasikan PI bagi daerah penghasil migas. “Realisasi PI ni sangat diharapkan oleh pemkab sampang,” paparnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh wakil bupati Pamekasan Kadarisman, menurutnya, jika bagi hasil dati PT Migas ini segera direalisasikan, maka hal itu akan dimanfaatkan untuk pembangunan di kabupaten pamekasan.

Sementara itu Kepala kantor Sumber Daya Mineral kabupaten Sumenep Abdul Kadir yang mewakili Bupati Sumenep mengatakan, Pemkab sumenep tidak hanya bicara masalah kuota migas, akan tetapi, pemkab Sumenep memita adanya kantor perwakilan BP Migas di daerah-daerah. “Di kabupaten Sumenep migasnya banyak, tapi tidak ada apa apanya (Bagi Hasilnya Red), hanya sekedar gaungnya saja,” katanya.

Abdul Kadir mengharapkan agar BP Migas bisa membangun infrastruktur di kepuluan sumenp. “Ada beberapa kebetuhan infrasutuktur ke kepulaun, ada jalan rusak tidak diperbaiki, diperbaiki tapi hanya kotak-kotak saja, kami hap juga ada PLTS, karena listik di Kepulauan tidak merata, SPBU apung di wilayah kepulaun, karena di Kepulaan komsumsi migas tinggi, namun migas sering langka,” katanya

Wakil Kepala satuan kerja khusus (skk) BP Migas, Johanes Widjonarko mengakui memang daerah tidak secara optimal menerima manfaatkan dari gas yang dimiliki. “Saat ini sedang kita lakukan proses memang tentang itu, selama 30 tahun tidak merasakan, dan gas ini memang membutuhkan inftarstuktur,” kata Widjonarko

Dikatakan Widjonarko, kedrepan pihaknya akan membangun komunikasi intensif dengan daerah penghasil Migas. “Untuk masalah Csr, kita memiliki forum untuk csr ini dan kami menyanggupi, kami akan membentuk forum komukasi untuk csr ini, melalui forum nanti bisa komunikasi secara inten untuk kebutuhan daerah, tetang kantor perwakilan, kami siap sedia,” katanya.

Dijelaskan Widjonarko saat ini WMO mengalami prestasi yang lebih baik, karena bisa memproduksi minyak 30 ribu barel/hari, “Meningkat produksinya,” tuturnya

Sementar aitu, Ketua Komisi VII DPR RI , Zainuddin Amali mengatakan, Komisi VII DPR RI mendukung dan mendorong kinerja peningkatan produksi Migas di Madura yang hasilnya sebesar-besarnya untuk peningkatkan kesejahteraan masyrakat, khususnya masyarakat Madura.

Dikatakan Zainuddin Amali, Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) yang dikoordinir oleh Satuan Kerja khusus Migar (SSKMigas) menyampaikan program CSR kepada masyarakat dengan memberikan bantuan computer untuk menunjang pendidikan bagi masyarakat dan anak-anak pelajar untu 4 kabupaten di Madura.

(min/MCc)