Stop Survei Seismik KEI! GPMS: Sumenep Bukan Proyek Mainan Para Elit!

Sumenep, Madura Expose – Rencana survei seismik 3D oleh PT Kangean Energy Indonesia Ltd (KEI) di perairan dangkal West Kangean, Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali menghadapi penolakan keras. Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) menilai proyek ini tidak memiliki legitimasi sosial karena minimnya manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.

Koordinator GPMS, Andi Kholis, menegaskan bahwa protes dari warga dan mahasiswa adalah cerminan dari keresahan kolektif atas ketimpangan infrastruktur dan tidak meratanya distribusi hasil eksplorasi migas. “Jika negara belum bisa menjamin masyarakat Kangean menjadi penerima manfaat utama dari kekayaan alamnya sendiri, maka survei ini wajib dihentikan,” tegas Andi Kholis, Jumat (8/8/2025).

Andi juga menyoroti ironi bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) dari eksploitasi migas di wilayah Kangean justru mengalir ke Pemprov Jawa Timur, bukan langsung ke Kabupaten Sumenep sebagai wilayah terdampak. “Warga hanya jadi penonton. Kalau sejak awal saja tak berpihak ke masyarakat, lebih baik dihentikan. Jangan korbankan masa depan rakyat demi segelintir elit dan investor,” ujarnya.

Sumenep, Lumbung Migas yang Ironisnya Miskin
GPMS juga mengkritik keras ironi status Kabupaten Sumenep sebagai daerah penghasil migas namun menempati peringkat ketiga termiskin di Jawa Timur. Berdasarkan data BPS, terdapat lebih dari 206.000 jiwa penduduk miskin di Sumenep, yang setara dengan 18,53 persen dari total populasi.

“Kita ini lumbung migas, tapi malah miskin. Ini ironis. Lalu ke mana Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana CSR migas itu mengalir?” tanya Andi. Ia menilai pengelolaan DBH dan CSR oleh pemerintah daerah tidak transparan dan tidak menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang paling terdampak.

CSR untuk Tugu, Bukan Kesejahteraan Rakyat?
Kritik tajam lainnya dilontarkan Andi terkait penggunaan dana CSR dari perusahaan migas seperti HCML, Medco, dan KEI. Dana tersebut, menurutnya, justru dipakai untuk pembangunan tugu keris miliaran rupiah yang dinilai tidak memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan. “Apa manfaatnya bagi rakyat miskin? Saya khawatir ini hanya jadi bancakan anggaran saja,” kritiknya.

Menanggapi situasi ini, GPMS mendesak pemerintah pusat untuk segera menghentikan rencana survei seismik KEI dan mengevaluasi total pengelolaan sumber daya alam di Sumenep. Selain itu, mereka juga meminta DPRD Sumenep untuk membentuk panitia khusus (pansus) demi menyelidiki aliran dana DBH dan CSR migas.

“Kami tidak anti investasi. Tapi rakyat harus diutamakan. Jangan sampai kami ini seperti ‘anak ayam mati di lumbung padi’,” pungkas Andi, menegaskan kembali tuntutan GPMS. [nss/roi/gim/tim]