SUMENEP — Tabir gelap dugaan korupsi pengadaan logistik Pemilu 2024 di Sumenep akhirnya tersingkap. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep tak main-main. Penggeledahan dramatis di kantor dan gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga rumah pribadi pejabat, bukan sekadar gertakan—ini adalah langkah hukum yang tegas untuk menjerat pelaku. Siapapun yang terlibat, ancaman hukuman berat menanti.
Penyidik kini fokus membangun konstruksi hukum yang kokoh. Mereka mengincar dokumen pertanggungjawaban dan bukti transaksi yang akan menjadi “senjata” utama di pengadilan. Tak ada ruang untuk lolos. Setiap keterangan dari puluhan saksi, termasuk mantan pejabat KPU, akan menjadi bukti sah untuk menjerat tersangka.
Kunci utama kasus ini adalah hasil audit kerugian negara. Tanpa angka pasti, kasus korupsi takkan punya kaki. Oleh karena itu, semua mata tertuju pada hasil audit yang akan menentukan seberapa besar jumlah uang rakyat yang digerogoti. Hukuman yang menanti para pelaku tak main-main: mereka yang terbukti bersalah dapat dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hukuman maksimal bisa mencapai penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati jika terbukti merugikan negara dalam jumlah besar.
Pernyataan Ketua KPU Sumenep saat ini yang mengklaim bahwa kasus ini adalah “tanggung jawab komisioner sebelumnya” tidak akan menghentikan proses hukum. Tanggung jawab pidana bersifat personal. Siapa pun yang terbukti melakukan markup (penggelembungan harga) atau penyalahgunaan wewenang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.
Ini adalah pesan tegas bagi siapapun yang berani merampok uang negara. Aparat penegak hukum kini memiliki bukti, saksi, dan tekad untuk membawa para koruptor ke balik jeruji besi. Akankah kasus ini menjadi pelajaran bagi para pejabat nakal di daerah lain? Waktu yang akan menjawabnya.
