Situasi Politik Desa Errabu Memanas, Warga Temukan Fakta Baru Yang Mengejutkan

SUMENEP, (MaduraExpose.com) –
Dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) di Desa Errabu, Kecamatan Bluto, Sumenep, terus berkembang. Pasalnya, setelah sejumlah warga setempat, melakukan laporan penyimpangan tersebut ke Pemkab dan Kejaksaan, kali ini warga melakukan pembuktian dengan mengukur sendiri volume pembangunan rabat beton di desa mereka, Kamis, 11 Maret 2021.

Sejumlah warga, melakukan pengukuran pekerjaan pembangunan rabat beton anggaran dana desa tahun 2016 sebesar Rp 1,4 juta lebih.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh warga, hasilnya diduga tidak sesuai spesifikasi seperti yang tertulis dalam prasasti yang dipasang.

“Jalan ini diduga tidak sesuai dengan prasasti yang ada. Panjang di prasasti (tertulis) 706. Ternyata, setelah saya ukur cuma panjangnya 265,” kata Haris warga setempat, usai pengukuran

Pihaknya meyakini adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

“Kami sebagai warga, menduga kuat ada anggaran di korupsi,” tandasnya lagi menambahkan.

Sementara Maskur, Warga Desa lainnya menimpli jika dalam laporan yang dilayangkan ke Pemkab dan Kejaksaan beberapa waktu lalu bukan sekadar wacana karena sudah dibuktikan lewat pengukuran langsung dilapangan.

“Setelah kami ukur ternyata memang tidak sesuai panjang dengan di prasasti. Di prasasti 706, setelah di ukur panjangnya cuma 265. Seharusnya sesuai dengan prasasti yang ada,” ungkap Maskur.

Sementara Kepala Desa Errabu, saat dikonfirmasi wartawan melalui telpon genggamnya justru yang mengangkat orang lain yang mengaku sebagai anaknya.

“Ibu lagi keluar mas, handphonnya dicas. Ini saya anaknya,” ungkap seseorang yang merespon lewat ponsel Kades Errabu.

Sebelumnya ramai diberitakan sejumlah media, terkait adanya dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) Desa Errabu, Kecamatan Bluto yang berujung pada pelaporan warga.

Beberapa hal yang menjadi temuan warga Desa Errabu diantaranya berupa pembangunan rabat beton tahun anggaran 2016 sebesar Rp 145 juta itu yang diduga terjadi pengurangan Volume. Kemudian terkait dengan pemeliharaan pasar tahun anggaran 2019 sebesar Rp 250 juta dan pemeliharaan pasar desa tahun anggaran 2020 sebesar Rp 22 juta.

Tak hanya itu saja yang dipersoalkan warga, bahkan masalah pembelian tanah gedung Polindes tahun anggaran 2018 sebesar Rp 48 juta juga disoal oleh warga karena diduga kuat, tanah yang digunakan untuk membangun Polindes tersebut merupakan tanah pecaton atau tanah negara.

(tmc/asm/fer)