Sumenep, 14 Oktober 2025 – Debat Pilkada Sumenep 2024 yang digelar setahun lalu, tepatnya 26 Oktober 2024, kini bukan sekadar sejarah kampanye, melainkan sebuah dokumen penting yang mencatat janji dan visi alternatif bagi Sumenep.
Meskipun Pasangan Mohamad Ali Fikri dan Unais Ali Hisyam (Final) belum berhasil memenangkan kontestasi, visi mereka tentang “Masyarakat Adil Makmur untuk Semua, Yaitu Masyarakat Kepulauan dan Daratan” justru semakin menemukan relevansinya sebagai suara kontrol dan penyeimbang terhadap pemerintahan Bupati Achmad Fauzi dan Wakil Bupati Imam Hasyim (Faham) yang kini telah berjalan hampir setahun.
Janji Keadilan vs Realita Pemerintahan
Dalam debat perdana Pilkada 2024, Ali Fikri dan Unais Ali Hisyam menempatkan Keadilan sebagai poros utama visi mereka, secara eksplisit menyoroti disparitas antara wilayah kepulauan dan daratan.
Di tengah masa pemerintahan Bupati Fauzi-Imam yang telah dilantik pada Februari 2025 dan fokus pada program unggulan serta peningkatan IPM, pertanyaan publik mulai muncul: sejauh mana janji-janji pemerataan dan keadilan yang didengungkan oleh Paslon “Final” setahun lalu telah teratasi?
Visi “Final” yang menitikberatkan pada keadilan dan kemakmuran untuk semua, kini berfungsi sebagai parameter kritis untuk mengukur kinerja birokrasi, kualitas layanan pendidikan, dan penanganan isu lingkungan hidup di bawah kepemimpinan saat ini.
Ali Fikri – Unais Ali Hisyam: Dari Kontestan Menjadi “Kontrol” Demokrasi
Pasca-Pilkada, peran Ali Fikri dan Unais Ali Hisyam, yang didukung oleh Koalisi Bersama, telah bertransformasi secara alamiah. Mereka kini menjadi representasi politik yang menjaga agar Pemerintahan Bupati Fauzi tidak lengah terhadap isu-isu krusial, khususnya:
- Isu Kepulauan dan Pemerataan Infrastruktur: Pemerintahan “Faham” terus didesak untuk menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengatasi tantangan aksesibilitas, listrik, dan air bersih di wilayah kepulauan. Visi “Final” tentang keadilan bagi wilayah kepulauan menjadi check and balance yang memastikan program Pemkab tidak hanya terfokus di wilayah daratan.
- Kualitas Pendidikan yang Merata: Di saat Pemerintah Kabupaten berupaya meningkatkan IPM, Paslon “Final” dapat terus menagih janji, khususnya mengenai kualitas guru dan fasilitas pendidikan di desa-desa terpencil dan kepulauan, bukan hanya di pusat kota.
- Transparansi Birokrasi: Sorotan Ali Fikri dalam debat terhadap pentingnya birokrasi pemerintahan yang berkeadilan menjadi landasan bagi masyarakat sipil dan oposisi untuk mengawal agar setiap program APBD 2025 dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, sesuai tuntutan Bupati Fauzi sendiri kepada ASN untuk meningkatkan kinerja.
Kekuatan Kritis di Balik Kekalahan
Kekalahan dalam Pilkada tidak lantas membuat visi Ali Fikri – Unais Ali Hisyam kehilangan daya magisnya. Sebaliknya, visi tersebut kini menjadi kekuatan moral bagi gerakan kontrol di Sumenep.
Peran mereka sebagai penyeimbang demokrasi adalah krusial. Dalam sistem politik yang sehat, keberadaan suara oposisi dan kontrol publik yang kuat—seperti yang diwakilkan oleh narasi “Final”—memaksa pemerintah yang berkuasa untuk terus bekerja keras, berinovasi, dan tidak menyimpang dari janji-janji kampanye mereka.
Dengan masa jabatan Bupati Fauzi yang masih panjang, semangat keadilan dan perubahan yang disuarakan oleh Pasangan “Final” dalam debat 2024 akan terus relevan, berfungsi sebagai pengingat abadi bahwa pembangunan Sumenep haruslah demi “Masyarakat Adil Makmur untuk Semua.” Publik kini menantikan, bagaimana “Final” dan pendukungnya akan mengartikulasikan visi ini di luar arena debat, menjadikannya alat kontrol efektif bagi kemajuan Sumenep.
