SUMENEP – Konflik eksplorasi migas di kepulauan Sapeken dan Kangean, Kabupaten Sumenep, memasuki babak baru yang kian memanas. Penolakan keras warga Desa Sepanjang terhadap aktivitas PT MGA Utama Energi bukan sekadar gejolak lokal, tetapi sebuah alarm politik yang keras terhadap Pemerintahan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo. Pertanyaan krusial kini mengemuka: Di mana posisi dan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Sumenep?
Masyarakat dan aktivis menuntut Bupati Fauzi mengambil sikap tegas, namun sejauh ini, ketiadaan intervensi yang kuat justru menimbulkan keraguan besar atas komitmen pemerintah daerah untuk melindungi rakyatnya sendiri dari kepentingan korporasi.
Trauma Masa Lalu dan Kegagalan Etika Sosial Perusahaan
Penolakan warga Sapeken bukan dilandasi emosi tanpa dasar, melainkan dipertajam oleh trauma kolektif yang mendalam. Aktivitas eksplorasi PT MGA Utama Energi dianggap mengulang sejarah pahit tahun 2010, ketika insiden ledakan kapal tanker menyebabkan pencemaran parah, asap tebal, dan suara dentuman keras yang menakutkan warga.
Aktivis mahasiswa asal Desa Sepanjang, Ahyatul Karim, menegaskan bahwa pengalaman traumatis itu membuat warga sangat waspada.
“Kami tidak terlalu butuh kehadiran PT MGA Utama Energi karena tidak berdampak positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Sepanjang. Jangan sampai menjadi bencana bagi masyarakat sekitar,” ujar Karim dikutip dari mediapribumi.id.
Titik awal konflik terbaru ini semakin memperburuk keadaan:
- Tanpa Sosialisasi Memadai: Perusahaan memulai kegiatan eksplorasi tanpa sosialisasi yang layak, melanggar etika sosial dan mengabaikan hak masyarakat untuk mengetahui dampak kegiatan di wilayah mereka.
- Sikap Bungkam Perusahaan: Hingga kini, pihak perusahaan memilih diam dan belum memberikan klarifikasi resmi, memperkuat dugaan warga atas ketidakseriusan dan itikad baik perusahaan.
Desakan Politik: Rakyat Menagih Tanggung Jawab Bupati
Di tengah krisis kepercayaan antara masyarakat dan perusahaan, sorotan utama tertuju pada kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi. Aktivis secara eksplisit meminta Bupati untuk bertanggung jawab dan mengambil tindakan nyata.
Masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan petani sangat membutuhkan kebijakan yang menopang ekonomi berkelanjutan, bukan proyek migas yang sarat risiko bencana lingkungan dan sosial.
Inilah inti dari pertanyaan keberpihakan yang dilayangkan warga:
- Mengapa Pemerintah Daerah Terkesan Pasif? Dengan adanya penolakan terbuka dan ancaman trauma masa lalu, mengapa Pemerintah Kabupaten Sumenep belum mengambil tindakan tegas untuk menghentikan sementara aktivitas perusahaan hingga sosialisasi dan ganti rugi psikologis dilakukan?
- Siapa yang Dilindungi oleh Kebijakan Pemkab? Sikap yang dianggap lamban dan pasif dalam menanggapi tuntutan warga Desa Sepanjang memunculkan dugaan bahwa kepentingan investasi dan bisnis migas lebih diutamakan daripada keselamatan dan keberlanjutan hidup masyarakat pesisir.
- Di mana Perlindungan Hak Nelayan dan Petani? Sebagai pimpinan daerah, Bupati Fauzi ditagih komitmennya untuk menjadi pelindung hak-hak rakyat, bukan sekadar fasilitator bagi masuknya investasi yang merusak tatanan sosial dan lingkungan.
Bupati Fauzi kini berdiri di persimpangan jalan: mempertahankan integritas politiknya dengan membela masyarakatnya di Sapeken-Kangean, atau merisikokan legitimasi kepemimpinannya dengan membiarkan kepentingan korporasi mendominasi di wilayahnya sendiri. Masyarakat Sumenep menunggu jawaban yang tegas, bukan kebisuan politik. [*]
