MADURA EXPOSE
SUMENEP – Perselisihan antara kurir paket berinisial ML dan konsumen berinisial YD di Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, kini memasuki fase hukum yang semakin kompleks. Setelah ML melaporkan dugaan penganiayaan, kini YD melakukan langkah hukum serupa dengan melayangkan laporan balik ke Mapolsek Bluto pada Kamis (18/12/2025).
Dalam perspektif filsafat pidana, kasus ini memicu perdebatan mengenai hakikat Noodweer (pembelaan terpaksa) melawan legalitas tindakan kekerasan. Fenomena saling lapor ini menuntut kepolisian untuk bertindak bukan sekadar sebagai corong undang-undang, melainkan sebagai penimbang keadilan yang objektif.
Kronologi Sengketa: Bermula dari Paket, Berujung ke Polisi
Berdasarkan keterangan kuasa hukum YD, Kurniadi, S.H., insiden ini bermula dari ketidakpuasan konsumen terkait keterlambatan pengiriman pesanan e-commerce. Namun, perdebatan verbal mengenai identitas kurir yang dianggap tidak sesuai aplikasi tersebut justru memanas hingga ke ranah fisik.
YD mengklaim bahwa dirinya terpaksa melakukan tindakan fisik karena merasa terancam lebih dulu oleh ML. Dalam laporannya, YD mengaku mendapatkan kekerasan pada bagian sensitif yang memicu reaksi pembelaan diri dengan cara membanting dan memukul balik sang kurir.
Filsafat Pidana: Hakikat Pembelaan Diri (Noodweer)
Dalam dunia hukum, terdapat sebuah asas penting yang disebut Noodweer, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP. Secara filosofis, asas ini membenarkan seseorang melakukan kekerasan demi melindungi diri sendiri, kehormatan, atau harta benda dari serangan yang seketika dan melawan hukum.
Akan tetapi, hukum juga mengenal konsep Noodweer Exces atau pembelaan diri yang melampaui batas. Oleh karena itu, penyidik Kepolisian harus menguji apakah reaksi YD membanting kurir merupakan respon yang proporsional atau justru sebuah tindakan agresi yang dibalut narasi pembelaan diri.
Kejanggalan Laporan Balik: “Qui Tacet Consentire Videtur”
Di sisi lain, pihak kurir ML melalui kuasa hukumnya dari HBB Law Firm, Mahbub Junaidi, S.H., mempertanyakan validitas laporan tersebut. Mahbub menyoroti jeda waktu pelaporan YD yang dianggap tidak lazim.
“Pertanyaan mendasarnya sederhana: mengapa laporan itu baru muncul sekarang? Jika memang merasa dirugikan, seharusnya melapor di waktu yang sama,” tegas Mahbub.
Dalam filsafat hukum, dikenal adagium Qui tacet consentire videtur yang berarti “siapa yang diam dianggap setuju”. Mahbub menyiratkan bahwa keterlambatan laporan YD bisa dianggap sebagai indikasi bahwa keberatan tersebut baru muncul sebagai strategi hukum (laporan balik) setelah laporan ML naik ke tahap penyidikan.
Titik Terang Melalui Bukti Materiil
Untuk mengurai benang kusut perselisihan warga Desa Bungbungan dan Desa Sera Barat ini, kepolisian akan berpijak pada empat pilar pembuktian utama:
Visum et Repertum: Hasil medis akan membuktikan luka siapa yang lebih sinkron dengan narasi kejadian.
Saksi Mata: Keterangan warga yang melerai akan menjadi bukti netral untuk menentukan siapa “penyerang pertama”.
Digital Evidence: Rekaman CCTV atau ponsel di lokasi akan memvalidasi klaim kedua belah pihak secara objektif.
Asas Kausalitas: Mencari hubungan sebab-akibat untuk menentukan apakah ada serangan yang mendahului atau hanya perkelahian tanding.
Kesimpulan Hukum
Secara konstitusional, setiap warga negara berhak melapor. Namun, dalam filsafat hukum pidana, kebenaran materiil adalah tujuan utama. Jika tindakan YD terbukti merupakan pembelaan diri yang sah, maka ia dapat terbebas dari jerat pidana. Sebaliknya, jika laporan balik tersebut hanya bertujuan untuk mengaburkan fakta penganiayaan terhadap pekerja yang sedang bertugas, maka status ML sebagai korban akan semakin kokoh di mata hukum.
