Rp2,74 T Investasi Sumenep: Naik, Tapi Kenapa TPT Pengangguran Masih Stagnan?

Sumenep – Kabar gembira datang dari sektor investasi Kabupaten Sumenep. Nilai investasi di ujung timur Madura ini melonjak signifikan, diklaim mencapai Rp2,74 triliun pada tahun 2024, di mana 95% di antaranya disumbang oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peningkatan ini disebut Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo sebagai bukti keberhasilan Pemkab dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Namun, di balik euforia angka triliunan dan klaim serapan puluhan ribu tenaga kerja, data ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) justru menampilkan anomali yang perlu dipertanyakan: mengapa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumenep justru menunjukkan stagnansi, bahkan sempat naik?

Anomali Data: Investasi Meroket, Pengangguran Tertahan

Pemerintah Sumenep menunjukkan tren investasi yang solid:

• 2022: Rp1,78 triliun
• 2023: Rp2,1 triliun (Serapan tenaga kerja: 45.454 orang)
• 2024: Mencapai Rp2,74 triliun

Meskipun investasi terus meningkat, data TPT Sumenep, yang diklaim sebagai terendah di Jawa Timur, justru mengalami fluktuasi yang minim:

• 2022: TPT tercatat 1,36%.
• 2023: TPT naik menjadi 1,71%.
• Agustus 2024: TPT turun tipis menjadi 1,69%.

Stagnansi TPT di angka 1,69%—meski terbilang rendah secara provinsi—di tengah masuknya dana Rp2,74 triliun dari UMKM, memicu pertanyaan kritis: Apakah kualitas dan jenis investasi yang masuk benar-benar berbanding lurus dengan kebutuhan tenaga kerja lokal?

Tantangan Ganda: Kualitas SDM dan Pergeseran Sektor

Kepala BPS Sumenep menyoroti beberapa faktor yang mungkin menjelaskan stagnansi TPT di tengah gempuran investasi UMKM:

1. Isu Kualitas Tenaga Kerja: Laporan BPS (Agustus 2024) menyoroti bahwa lulusan pendidikan menengah masih menjadi tantangan utama. Lulusan SMK tercatat memiliki TPT tertinggi (mencapai 8,07%), diikuti oleh lulusan SMA (4,57%). Ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara skill yang dimiliki lulusan dengan tuntutan pasar kerja yang didominasi oleh UMKM.

2. Pergeseran Sektor Ekonomi: Data BPS menunjukkan adanya pergeseran dramatis. Sektor-sektor padat karya tradisional seperti manufaktur dan pertanian kehilangan puluhan ribu pekerja (manufaktur minus 13.965 pekerja; pertanian minus 10.966 pekerja pada Agustus 2024). Sementara itu, sektor jasa justru menjadi penyerap tenaga kerja baru (plus 5.893 pekerja).

Jika 95% investasi berasal dari UMKM yang bergerak di industri makanan, minuman, dan olahan (sektor jasa/perdagangan), maka terjadi diskoneksi: modal masuk, tetapi skill angkatan kerja lama (misalnya dari pertanian/manufaktur) mungkin tidak relevan. Investasi UMKM memang menyerap, namun daya serapnya belum cukup kuat atau belum merata untuk menampung seluruh angkatan kerja yang terdisrupsi.

UMKM: Jantung Ekonomi atau Sekadar Angka Statistik?

Pemkab Sumenep telah berupaya memfasilitasi UMKM melalui NIB dan digitalisasi. Namun, untuk menjadikan UMKM sebagai solusi fundamental, intervensi harus lebih dalam.

Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, mengakui adanya dua tantangan: TPT yang rendah, tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumenep masih tertinggal.

Tantangannya kini bukan sekadar menarik investasi triliunan, melainkan bagaimana Pemkab dapat:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan skill sektor UMKM dan jasa yang mendominasi.
2. Memastikan UMKM yang menerima investasi dapat bertransformasi menjadi penyedia lapangan kerja formal yang stabil, bukan hanya pekerjaan informal part-time.

Tanpa mengatasi mismatch antara kualifikasi lulusan dengan jenis pekerjaan yang diciptakan oleh UMKM, investasi Rp2,74 triliun hanya akan menjadi angka glamor yang tidak mampu menghasilkan penurunan TPT yang signifikan dan berkelanjutan.**