Revolusioner, Jalan Pembebasan atau Tangga Kekuasaan?

0
2687

Sekarang ini menjadi sesuatu yang menarik membahas konsep revolusioner, karena berkaitan erat dengan konsep perkembangan, perubahan, dan berkelanjutan dalam ilmu sejarah yang mengonstruksi realitas sosial dan penjalanan hidup.

Disini saya akan membahas bagaimana konsep revolusioner akhirnya menjadi sebuah gerakan yang membangun sebuah peradaban. Menurut Paulo Freire, sang revolusioner berarti individu atau suatu kelompok yang memegang teguh nilai-nilai manusiawi tanpa penindasan di antaranya. Sang revolusioner juga adalah orang yang mementingkan sisi dialog bagi konstruksi dunia yang lebih baik.

Dalam pandangannya, Freire juga mengatakan sifat revolusioner yang keluar dari hakikatnya, yakni revolusioner yang merasa dirinya adalah peramu realitas sosial, yang memainkan simbol-simbol kosong demi sebuah kekuasaan.

Lalu pertanyaanya, bagaimana sifat revolusi yang digerakan oleh sang revolusioner dalam konteks Indonesia ?

Fase pertama, bisa dikatakan ini adalah masa membangun identitas nasional bagaimana sebuah wilayah yang luas, etnis, ras, dan agama yang multikultural disatukan oleh para revolusioner untuk menumbangkan kekuasaan asing yakni pemerintah kolonial Belanda. Fase ini bisa dikatakan sang revolusioner menjalankan hakikatnya sebagai pejuang sejati tanpa iming-iming materialistik.

Fase kedua, yakni masa ketika Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Pada masa ini, sifat sang revolusioner bisa dideskripsikan sedikit kehilangan hakikatnya, karena berbagai aliran ideologis, partai politik, golongan saling mementingkan dirinya sendiri. Namun karena atmosfer kemerdekaan masih hangat belenggu penjajahan baru saja berlalu sifat revolusioner kontradiksi ini bisa dinetralkan dengan semangat nasionalisme,

Fase ketiga, yakni memasuki era orde lama Soekarno semakin kuat dengan dicetuskanya demokrasi terpimpin pada tahun 1959, membuat kran demokratisasi tertutup, Negara dibawah komando Soekarno dan golongan pendukungnya. Apakah ini lebih baik atau tidak ? yang jelas bagi saya ini adalah suatu pengkhianatan atas Pancasila dan UUD 1945. Dalam masa ini sifat revolusioner mulai setengah memudar karena elite penguasa mengkhianati amanat rakyat dam aspirasi rakyat atas sebuah hak kebebasan berpendapat dan menyampaikan yang harus dipikirkan rakyat.

HotNews:  Permainan Kasar & Primitif Moeldoko

Fase keempat, memasuki era orde baru pergantian nama atas aturan-aturan lama, namun dalam praktiknya sama saja dengan aturan lama. Fase ini Soeharto berkuasa sangat kuat dilingkari trio ABG (abri, birokrasi, golkar). Semakin parah karena rezim ini sangat militeristik. Intimidasi, penculikan, hukum tanpa pengadilan, larangan bersuara adala ciri khas rezim tersebut. Tentunya, sifat revolusioner yang tersematkan rezim ini bisa dikatakan hampir habis, hakikatnya hampir tidak terlihat. Memang dalam sisi ekonomi rezim ini patut diacungi jempol, namun dalam sisi kemanusiaan rezim ini menciptakan manusia-manusia layaknya robot yang harus digerakan.

Fase kelima, yakni fase setelah era reformasi dimana segala kebobrokan sistemik masa lampau dibenahi, dibukanya kran demokrasi mengakibatkan kencangnya arus aspirasi. Tetapi ini merupakan kemajuan setelah kran demokrasi ditutup dari tahun 1959-1998. Kita baru belajar lagi layaknya anak kecil yang ingin mengetahui seluk beluk tentang sesuatu. Begitupun di Indonesia, kita baru belajar demokrasi secara praktik, kendati secara teori kita sudah paham lewat bangku sekolah.

Bagimana sifat revolusioner pada masa ini? Menurut saya meninjau dari kacamata Paulo Freire sebenarnya sudah baik bahkan fase ini diibaratkan menaikkan lagi level hakikat dari revolusioner itu sendiri. Sekarang kemana warga Negara bisa menyampaikan aspirasi, apa yang dirasakannya, pengalamannya, keluhanya dan seterusnya. Jika dapat disampaikan lewat media sosial, itu merupakan kemajuan besar

Bagaimana kemudian hakikat sifat revolusioner itu bermuara. Ke tangga kekuasaankah atau sebagai jalan pembebasan fikiran serta tindakan yang berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa?

Saya tentu harus mengatakannya, itu tergantung kepada dinamika sosial elite penguasa serta rakyat umum. Keduanya harus memainkan strategi check and balance. Kehidupan terjangkit oleh budaya yang sakit niscaya akan menghasilkan output kehidupan yang sakit juga. Kesadaran fikiran tentang kemanusiaan itu sendiri adalah pangkalnya, kemudian dia harus mengarahkanya pada kebijakan bangsa untuk menciptakan sebuah masyarakat yang sehat. Tentang sebuah mentalitas, hal ini yang harus diperhatikan dari pada kebijakan pemerintah.

HotNews:  Faksi Anas Dibalik Kudeta Partai Demokrat Oleh Moeldoko

Menurut saya aksi demonstrasi 411 dan 212 adalah konsekwensi dari Negara yang memilih demokrasi sebagai sistemiknya. Ini harus dijaga, dirawat dan kembangkan lebih baik lagi. Sekarang tinggal tanggapan pemerintah bagaimana seharusnya hukum itu berlaku. Memang sulit untuk menentukan mana yang benar dan salah, tetapi lebih sulit lagi kalau aksi itu ditunggangi kepentingan golongan.

Sebagai warga Negara saya percaya pada aparatur Negara untuk mengatur sekelumit persoalan yang sedang hangat ini menjadi suatu keputusan yang bijaksana agar tidak terjadi cerai berainya bangsa. Bagaimanapun juga integrasi harus tetap dijaga dalam iklim demokasi kita.*)

Oleh : Ricki Maldini | KabarIndonesia