Revolusi Fiskal Sumenep: ETPD Tembus 97%, Transparansi Pajak Kini Dalam Genggaman QRIS

Terbit: 20 Desember 2025 | 12:58 WIB

SUMENEP, MaduraExpose.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menunjukkan taji dalam transformasi tata kelola keuangan daerah. Melalui akselerasi digital yang agresif, Sumenep kini berada di ambang predikat daerah digital sepenuhnya setelah Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tercatat menembus angka 97 persen pada 2024.

Langkah strategis ini dipertegas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sekaligus peluncuran program VIRAL Sumenep 2025 (Visi Literasi Digital) di Ruang Adirasa Kantor Bupati, Senin (20/10/2025).

Transformasi Digital: Bukan Sekadar Tren, Tapi Urusan Perut Rakyat

Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar modernisasi birokrasi, melainkan instrumen politik ekonomi untuk memangkas jarak antara rakyat dan pelayanan publik. Menurutnya, sistem pembayaran nontunai menjadi katalisator bagi pertumbuhan UMKM di pelosok Madura.

“Digitalisasi menciptakan peluang ekonomi baru. UMKM kini lebih mudah berkembang karena sistem pembayaran dan pemasaran semakin terbuka,” tegas Imam Hasyim.

Secara fiskal, penggunaan QRIS yang meluas—mulai dari warung kecil hingga layanan rumah sakit—memastikan aliran kas daerah lebih terjaga, meminimalisir kebocoran, dan mempercepat akumulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bapenda Jadi Motor Penggerak Transparansi

Kepala Bapenda Sumenep, Faruk Hanafi, yang menjadi motor penggerak transformasi ini, menyebut bahwa fokus utama HLM TP2DD kali ini adalah menciptakan ekosistem keuangan yang “bersih”. Dengan perluasan kanal e-PBB dan e-SPPT hingga ke tingkat desa, masyarakat kini memiliki kontrol penuh atas pajak yang mereka bayarkan.

“Digitalisasi membuat pelayanan publik lebih cepat, akurat, dan transparan. Masyarakat bisa ikut mengawasi,” ujar Faruk.

Target Fiskal Berkelanjutan

Pemkab Sumenep tidak main-main dalam memantau progres ini. Pertemuan HLM TP2DD dijadwalkan digelar hingga enam kali dalam setahun. Konsistensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sen retribusi digital benar-benar masuk ke kas daerah tanpa hambatan birokrasi manual yang usang.

Hadir dalam pertemuan tersebut Plt Sekda Sumenep Achmad Syahwan Effendi beserta jajaran OPD anggota TP2DD, yang secara kolektif berkomitmen menjadikan Sumenep sebagai kiblat digitalisasi daerah di Jawa Timur. [Tim/Red]

administrator

www.maduraexpose.com | Mengawal Kepastian Hukum

Related Posts

Polres Sumenep Siaga: Antisipasi Kelangkaan BBM dan Kenaikan Harga Sembako

Terbit: 21 April 2026 | 22:42 WIB Sumenep (MaduraExpose.com) – Menanggapi keresahan masyarakat terkait isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan fluktuasi harga kebutuhan pokok, Polres Sumenep mengambil langkah preventif…

Dialektika Perencanaan: Sinkronisasi Epistemik dan Jembatan Masa Depan Sumenep

Terbit: 16 April 2026 | 13:26 WIB SUMENEP – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep menggelar diskursus intelektual bertajuk sarasehan untuk membedah…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *