MADURAEXPOSE.com, Sumenep – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sumenep menghelat Rembuk Nahdliyin Sumenep sebagai gerakan kolektif untuk merumuskan arah strategi organisasi. Forum yang dihadiri politikus, birokrat, pengusaha, akademisi, hingga perwakilan pesantren ini menjadi ruang bersama untuk menampung aspirasi warga NU dan merumuskan rekomendasi bagi kemaslahatan masyarakat Sumenep.
Rembuk Nahdliyin digelar di aula kantor PCNU setempat pada Ahad, 2 November 2025.
Wakil Ketua PCNU Sumenep, KH Abdul Wasid, selaku fasilitator kegiatan, menegaskan bahwa tujuan utama forum ini adalah menggali secara langsung pandangan dan kebutuhan riil warga Nahdliyin.
“Rembuk Nahdliyin ini menjadi sarana menampung aspirasi warga terhadap isu-isu keagamaan, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan,” ujar KH Abdul Wasid.
Ekonomi dan Kesejahteraan Jadi Isu Mendesak
Untuk memastikan aspirasi yang lebih luas, panitia tidak hanya menggelar diskusi langsung, tetapi juga menyebar kuisioner yang melibatkan 229 responden dari berbagai kecamatan, mayoritas dari wilayah kota Sumenep, Batang-Batang, Gapura, Lenteng, dan Pragaan.
Hasil pengumpulan data awal ini menunjukkan adanya prioritas yang jelas bagi PCNU Sumenep ke depan. Permasalahan ekonomi dan kesejahteraan menjadi isu yang paling mendesak, dipilih oleh 37 persen responden.
Isu strategi lainnya secara berturut-turut adalah Pendidikan dan Pesantren (14 persen), Kesehatan dan Sosial (11 persen), Digitalisasi dan Media Sosial (10 persen), Lingkungan dan Kelautan (8 persen), serta Budaya, Keagamaan, dan Politik Lokal.
Gerakan Solutif Berbasis Kebutuhan Nyata Warga
Ketua LPTNU Sumenep, Dr. Ahmad Shiddiq, yang juga memfasilitasi kegiatan, menyoroti pentingnya forum ini untuk memastikan dampak nyata PCNU di tengah masyarakat.
“Rembuk ini menjadi momentum penting untuk memanggil seluruh elemen Nahdliyin berembuk, bagaimana kemaslahatan NU benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” tandas Dr. Ahmad Shiddiq.
Rembuk Nahdliyin Sumenep diharapkan menjadi model gerakan solutif yang akan memandu PCNU, MWCNU, dan PRNU dalam menyusun arah kebijakan organisasi. Orientasi kebijakan harus berbasis kebutuhan nyata warga di lapangan, khususnya pada sektor ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.
