Edi Junaidi, Ketua LSM PPB Sumenep Madura, Jawa Timur. Foto:Ferry Arbania/Madura Expose

MADURA EXPOSE–Proyek pembangunan pasar Anom Baru jilid III terancam mangkrak setelah terjadi kisruh antara pihak investor, DPPKA dan Bank BPRS yang disinyalir menjadi sumber aliran dana pembangunan kios atau stand jualan milik pedagang yang terbakar pada tahun 2014 silam.

Seperti kerap diberitakan, pembangunan pasar tradisional terbesar di Kota Sumenep ini diduga penuh kejanggalan karena investor yang menangani terindikasi tidak memiliki modal seperti yang pernah disampaikan Ainur Rahman, Ketua FKPS kepada awak media.

Menurut aktivis yang pernah menjadi Tim Pemenangan Busyro Karim-Achmad Fauzi pada Pilkada Sumenep 9 Desember 2015 menduga invoestor yang di percaya mengerjakan proyek pasar Anom Baru itu hanyalah akal-akalan oknum terkait yang memasukkan dua nama perusahaan tak bermodal, yakni PT.Trisna Karya dan PT.Mitra Jaya Enginering.

“Kami menduga, modusnya dengan menggunakan dua perusahaan itu untuk mengeruk dana BUMD sebesar-besarnya”, terang Ainur Rahman, Direktur FPKS kepada awak media.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Terbaru, pengerjaan proyek Pasar Anom Baru jilid III dihentikan setelah keributan mewarnai antara pihak Direktur BPRS Bhakti Sumekar dengan kalangan aktivis yang menyoroti adanya uang nasabah yang dialirkan untuk pembangunan pasar. Sementara Imam Sukandi, Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Sumenep saat dikonfirmasi di kantornya enggan memberikan penjelasan detil. “Saya No Commont”, ujar Imam Sukandi singkat.

Kesan irit bicara Imam Sukandi terkait kisruh pengerajaan pasar Anom Baru Sumenep ini mendapat kecaman keras dari Eddi Junaidy, Ketua LSM PPB. Pihaknya mengaku sangat kecewa dan meminta Bupati maupun Wabup segera mengevaluasi kinerja bawahannya yang tidak koopratif dalam memberikan informasi publik yang disodorkan awak media.

“Harusnya Imam Sukandi tidak pilih kasih terhadap media yang bertugas menyampaikan konfirmasi kepada pejabat dinas. Kalau memang tidak salah, kenapa harus keberatan menyampaikan keterangan yang dibutuhkan media. Jawab saja dong apa adanya”, ujarnya kepada Madura Expose.

Edi juga meminta pejabat yang tidak koopratif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan wartawan untuk mundur agar tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.

“Kalau perlu copot saja Kabidnya, ganti dengan pejabat lain yang kinerjanya lebih baik dan terbuka kepada awak media”, imbuhnya. [z21/fer]