Presiden Prabowo Diminta Tegas Hentikan Praktik Nakal Perusahaan Migas di Sumenep

Sumenep, Madura – Desakan keras dilayangkan oleh aktivis Banteng Dari Timur (BDT) kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka mendesak agar seluruh aktivitas eksploitasi minyak dan gas (migas) di Kabupaten Sumenep, Madura, segera dihentikan.

Tuntutan ini muncul akibat kerusakan lingkungan yang kian parah, sementara masyarakat setempat tak merasakan manfaat ekonomi dari industri migas. Seolah-olah, kekayaan alam Sumenep hanya menjadi tumbal bagi kepentingan korporasi, meninggalkan jejak kehancuran bagi ekosistem dan rakyatnya.

Kerusakan Lingkungan & Pelanggaran Hak Rakyat

Menurut Koordinator BDT, Zainullah, sedikitnya ada empat perusahaan migas yang beroperasi di Sumenep, termasuk PT Kangean Energy Indonesia (KEI) dan Husky-CNOOC Madura Limited (HCML). Meskipun telah mengeruk sumber daya alam selama puluhan tahun, kontribusi mereka terhadap kesejahteraan warga dinilai minim.

Puncak kekhawatiran adalah kerusakan lingkungan yang tak terbantahkan. Sebuah kajian dari Kementerian PPN/Bappenas bahkan telah menetapkan Pagerungan sebagai kawasan dengan tingkat kerusakan lingkungan tinggi. Namun, bukannya bertanggung jawab, KEI justru berlindung di balik sertifikat Proper Hijau dan izin KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut).

“KKPRL itu hanya legalitas administratif, bukan jaminan perlindungan lingkungan. Prosesnya pun rawan rekayasa politis,” tegas Zainullah.

Dampak langsung dari kerusakan ini terasa pada nelayan. Kerusakan ekosistem pesisir membuat mereka kesulitan mencari ikan, yang secara langsung memukul keras perekonomian dan pendapatan mereka.

Negara dan Perusahaan Tutup Mata

Zainullah juga menyoroti potensi pelanggaran hukum oleh KEI terkait Participating Interest (PI). Aturan mewajibkan kontraktor menawarkan 10% PI kepada BUMD, yang merupakan hak ekonomi daerah. Namun, kewajiban ini diduga diabaikan.

“PI bukan sekadar formalitas, tapi hak ekonomi daerah. KEI jangan main-main dengan aturan,” tegasnya.

Yang lebih memprihatinkan, Zainullah menuding SKK Migas Jabanusa dan Pemerintah Kabupaten Sumenep abai terhadap jeritan masyarakat. SKK Migas dianggap lari dari tanggung jawab, sementara Pemkab Sumenep diam seribu bahasa, seakan tidak peduli dengan penderitaan warganya.

Meskipun data resmi menyebutkan penurunan angka kemiskinan ekstrem, Zainullah menegaskan bahwa kondisi di lapangan berbeda. Anggaran yang dihabiskan untuk sektor migas sangat besar, tetapi dampaknya nyaris tak terlihat pada kehidupan rakyat.

“Anggarannya fantastis, tapi dampaknya minim,” pungkasnya.

Sementara itu, pihak PT KEI menyatakan seluruh kegiatan mereka legal dan berada di bawah pengawasan ketat. Mereka mengklaim mengantongi KKPRL dan Proper Hijau serta telah mengadopsi standar manajemen lingkungan ISO 14001. Namun, klaim ini terasa hampa karena hingga saat ini, perusahaan belum merespons tuntutan audit ekologis dan keterbukaan data yang diajukan oleh mahasiswa dan masyarakat.

Kini, bola panas berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Akankah ia mendengarkan jeritan rakyat Sumenep atau membiarkan pengerukan migas terus berlanjut di tengah kehancuran lingkungan?

[pri/nss/gim/tim]