ULTIMATUM UNTUK MENTERI ARA: Buktikan Korupsi BSPS Sumenep atau Mundur!

Sumenep, Jawa Timur – Dugaan kasus korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep kembali memanas.

Kemarin, pada Rabu (24/9/2025), Gerakan Pemuda Madura (GPM) dan Komunitas Laknat Koruptor (KLK) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB ini menuntut dua poin utama: pengusutan tuntas kasus korupsi BSPS di “Kota Keris” oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan tanggung jawab dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, terkait pernyataannya yang sempat mengungkap dugaan korupsi BSPS senilai Rp 109 miliar di Sumenep.

Tuntutan Aksi: Buktikan Rp 109 Miliar dan Ambil Alih Kasus

Ketua GPM, Syaiful Bahri, mengungkapkan kekecewaannya lantaran penanganan kasus BSPS hingga kini dinilai belum menemui titik terang. Syaiful menyoroti pernyataan Menteri PKP Maruarar Sirait yang sebelumnya sempat membeberkan dugaan penyimpangan besar dalam program bantuan dari pemerintah pusat tersebut.

”Kami minta agar Menteri Ara segera membuktikan pernyataan dugaan korupsi Rp 109 miliar di Sumenep dengan data dan fakta yang valid. Dia harus bertanggung jawab atas pernyataannya,” tegas Syaiful.

Selain itu, GPM dan KLK juga mendesak Kejagung untuk segera mengambil alih dan mengusut tuntas kasus BSPS tanpa pandang bulu. Mereka menginginkan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel demi menjunjung tinggi keadilan bagi masyarakat. ”Kami minta Kejagung harus mengambil alih dan menuntaskan kasus ini agar tidak hanya menjadi isu liar,” pinta Syaiful.

Respons Disperkimhub dan Pengamanan Kepolisian

Menanggapi tuntutan demonstran, Kepala Disperkimhub Sumenep, Yayak Nurwahyudi, memberikan respons singkat. Menurutnya, kasus BSPS sudah ditangani oleh pihak berwajib dan meminta masyarakat untuk bersabar karena proses pendalaman kasus sedang berjalan.

”Terkait kasus BSPS ini, intinya kita akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku,” jawab Yayak singkat.

Sementara itu, kegiatan unjuk rasa yang berlangsung damai dan tertib ini mendapatkan pengamanan ketat dari Polres Sumenep. Pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolsek Kota Sumenep, AKP Maliyanto, S.H., M.H., dengan menempatkan personel kepolisian di sejumlah titik untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman dan kondusif tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.

Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda, S.I.K., menegaskan komitmen Polres Sumenep dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai aturan yang berlaku. “Kami hadir untuk memastikan kegiatan unjuk rasa berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Polri menghormati kebebasan berpendapat, namun tetap mengedepankan keamanan dan ketertiban bersama,” ungkapnya.

Aksi ini menjadi penekanan keras dari elemen pemuda dan masyarakat sipil agar aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, serius dalam menuntaskan dugaan korupsi BSPS di Sumenep yang menyangkut kerugian negara yang fantastis dan melibatkan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Poin Utama Aksi:

• Pelaku Aksi: Gerakan Pemuda Madura (GPM) dan Komunitas Laknat Koruptor (KLK).
• Lokasi: Depan Kantor Disperkimhub Sumenep.
• Waktu: Rabu, 24 September 2025, mulai pukul 11.00 WIB.
• Tuntutan 1: Mendesak Menteri PKP Maruarar Sirait membuktikan dan bertanggung jawab atas pernyataan dugaan korupsi BSPS senilai Rp 109 miliar di Sumenep.
• Tuntutan 2: Mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mengambil alih dan mengusut tuntas kasus korupsi BSPS.