JAKARTA – Kabinet pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto langsung dihadapkan pada tantangan serius di sektor keuangan negara.
Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK INDONESIA) secara lantang mendesak Presiden untuk segera mengambil langkah strategis: memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Rokok Ilegal. Desakan ini muncul sebagai respons atas kerugian negara yang terus membengkak akibat maraknya peredaran rokok tanpa cukai.
Menurut Ketua KOMPAK INDONESIA, Gabriel Goa, cukai hasil tembakau adalah salah satu pilar utama pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, potensi penerimaan ini terus bocor akibat praktik curang yang merajalela. “Negara mengalami kerugian besar karena praktik ini, dan ada dugaan kuat adanya pembiaran bahkan keterlibatan oknum petugas Bea dan Cukai,” ujar Gabriel dalam rilis pers yang diterima media pada Rabu, 28 Mei 2025.
Pernyataan ini bukan sekadar tuduhan, melainkan sinyal bahaya akan adanya “kongkalikong” atau praktik suap dan gratifikasi yang melemahkan wibawa hukum.
Dua Langkah Krusial untuk Menyelamatkan Keuangan Negara
KOMPAK INDONESIA secara tegas menuntut dua aksi konkret dari pemerintah. Pertama, pembentukan Satgas yang memiliki mandat khusus untuk menangkap dan memproses hukum para pelaku, termasuk aktor intelektual yang berada di balik jaringan mafia rokok. Satgas ini diharapkan tidak hanya menyentuh para pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap dan memutus rantai pasokan dari hulu ke hilir.
Kedua, KOMPAK INDONESIA mendorong kolaborasi lintas sektor. Satgas yang dibentuk harus melibatkan elemen-elemen kunci dari masyarakat sipil, seperti penggiat hukum dan HAM, aktivis antikorupsi, serta insan pers. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa operasi penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel, serta tidak hanya menjadi seremonial belaka.
“Jika dibiarkan, ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga melemahkan wibawa hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi negara,” tegas Gabriel.
Mengapa Rokok Ilegal Menjadi Ancaman Nyata?
Peredaran rokok ilegal adalah masalah kompleks dengan dampak yang multidimensional. Secara ekonomi, kerugian negara dari sektor ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Dana yang seharusnya masuk ke kas negara untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat justru menguap ke kantong-kantong mafia. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penindakan, tingkat peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan serius.
Selain itu, rokok ilegal juga menimbulkan masalah kesehatan dan sosial. Produk-produk ini sering kali tidak memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan, membahayakan konsumen. Penjualannya yang tidak terkontrol juga memudahkan akses bagi perokok di bawah umur.
Dengan dorongan dari KOMPAK INDONESIA, kini bola berada di tangan Presiden Prabowo dan Dirjen Bea Cukai. Pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Rokok Ilegal menjadi langkah awal yang krusial untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menata ulang integritas birokrasi dan menyelamatkan aset-aset negara yang terus digerogoti.
Masyarakat menantikan langkah nyata yang tidak hanya sekadar janji, tetapi aksi berani yang mampu membersihkan sindikat kejahatan yang selama ini beroperasi di bawah radar.
[kotim/gim]
