Madura Expose–Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap menanggapi soal julukan Cirebon sebagai kota tilang. Dia menduga banyak aparat yang melindungi proses penilangan yang konyol dan mencari-cari kesalahan.

“Susah ya. Misalnya karena mental aparatnya buruk, kan harus tahu. Atau memang atasannya bagian dari itu semua. Kalau komandan wilayah bagian dari itu susah juga,” kata Mulfachri saat dihubungi merdeka.com, Jumat (5/2).

“Saya baru dengar kasus seperti ini. Ada semacam ada pemahaman bersama dari polisi lalu lintas untuk menerapkan hukum secara ketat di jalan,” tambahnya.

Menurut politikus PAN itu, harusnya dengan sigap atasan dari para polisi lalu lintas melakukan evaluasi. “Harusnya pihak yang paling bertanggung jawab di wilayah itu membuat semacam assesment terhadap kinerja anggotanya,” tuturnya.

Namun dia mendukung jika kepolisian menilang para pengendara sesuai mekanisme peraturan. Menurutnya, jangan sampai ada damai di jalan.

“Kalau dimaksudkan untuk tujuan tertentu saya kira harus dikoreksi. Kalau tilang itu itu kan resmi, ada suratnya, prosesnya dibawa ke pengadilan, kemudian pengadilan memutuskan sanksi. Itu masih on the track. Yang jadi problem diberhentikan lalu damai di jalan,” pungkasnya.

[did/mdk]

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM