MADURAEXPOSE.COM – Fraksi PKS DPR RI mengaku bingung dengan ditunjuknya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menggarap proyek lumbung pangan nasional. Fraksi PKS menilai tidak ada urgensi untuk menugaskan Kemenhan.
“Kami juga bingung dan masih menduga-duga ada alasan apa yang mendesak sehingga Presiden menugaskan Kemenhan yang menggarap lumbung pangan,” kata anggota Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin kepada wartawan, Rabu (8/7/2020).

Anggota Komisi IV DPR itu mengatakan, tupoksi pengelolaan lumbung pangan seharusnya ada di Kementerian Pertanian. Andi pun heran juga tugas itu diserahkan ke kementerian lainnya.

“Kementerian yang mempunyai tupoksi untuk penyediaan pangan dan kedaulatan pangan dan SDM Pertanian unggul ada di Kementan,” kata dia.

Lebih lanjut, Andi pun menilai kebijakan menunjuk Kemenhan untuk mengelola lumbung pangan tidaklah bijak. Dia meminta pemerintah untuk menjelaskan penunjukan tersebut.

“Mengelola negara saya kira ada aturan (UU) dan pemerintah harus patuh dengan aturan tsb termasuk ada UU Kementerian yang sudah mengatur secara rinci tugas, fungsi dan wewenang Kementrian. Kalau tidak begitu susah nanti mengukur kinerja masing-masing Kementrian dan rakyat berhak untuk menagih kinerja Pemerintah dalam hal ini Presiden dan para menteri negara,” tutur politikus PKS itu.

“Kebijakan ini perlu dijelaskan kepada publik karena menyangkut UU dan juga anggaran negara yang dipakai,” sambung Andi.

Sebelumnya, Dilansir dari CNBC Indonesia, Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Kemenhan yang dipimpin Prabowo akan menjadi leading sector dari proyek lumbung pangan. Dahnil mengatakan penunjukan itu datang langsung dari Presiden Jokowi.

“Hari ini Kemenhan diberikan tanggung jawab oleh Presiden sebagai leading sector untuk memperkuat food estate. Insyaallah hari Kamis Pak Menhan dan Pak Presiden akan meninjau lokasi di Kalimantan Tengah terkait rencana dengan food estate. Food estate ini akan menjadi logistik cadangan strategis bagi Indonesia yang nanti ditangani oleh prajurit TNI,” ujar Dahnil dalam acara peluncuran buku “Ekonomi Pertahanan Menghadapi Perang Generasi Keenam Karya Laksdya TNI Agus Setiadji” yang berlangsung secara virtual.

Namun, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan leading sector dalam proyek lumbung pangan nasional (food estate) tetaplah dipegang oleh dirinya. Keterlibatan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri BUMN Erick Thohir tidak akan mengubah posisinya sebagai pemimpin dari proyek ini.

Menurut Syahrul, dirinyalah yang pertama kali ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengerjakan proyek tersebut.

“Kenapa di 700 ribu hektare lahan rawa gambut, Mentan tidak disebut, beliau (Menteri PUPR) menjelaskan. Jadi sebenarnya dalam momen itu, bahwa kehadiran Menteri PUPR, kehadiran Menhan, kehadiran Menteri BUMN dalam proses 700 ribu Ha di situ, Mentan memang tidak langsung masuk, tetapi leading sectornya tetap Menteri Pertanian,” kata Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

[dtk]