Petisi Cabut Mandat Ivan Haz

PETISI CABUT MANDAT IVAN HAZ
FRONT PEMUDA MADURA KEPULAUAN
(FP MK)

Dinamika politik tanah air kembali dikejutkan dengan “ulah” anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemicunya adalah dugaan kekerasan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang disinyalir melibatkan Ivan Haz, anggota komisi IV DPR RI. Mirisnya, kekerasan ini jugamenyeret istri Ivan Haz. Sekalipun penanganan kasus pidana kekerasan telah disikapi secara serius oleh Polda Metro Jaya dan Mahkamah Kehormatan Dewan yang mengusut pelanggaran etik, tetapi kasus ini akan berdampak secara signifikan terhadap citra PPP sebagai partai pengusung secara elektoral.

PPP sebagai Islam yang acapkali nyaring menggaungkan nilai-nilai Islam sebagai basis dari perjuangan politiknya, tentu akan mengalami dekadensi elektabilitas. Baik secara nasional maupun regional. Sebagaimana diketahui, Ivan Haz merupakan anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) XI Pulau Madura. Di Madura misalnya, pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2014, PPP memperoleh suara terbanyak dengan angka 413.230 suara. Sedangkan Ivan Haz yang mewakili Madura mendapatkan suara personal sebesar 189.186 suara, tertinggi diantara tujuh Calon Legislatif (Caleg) terpilih lainnya.

Jika PPP tetap “melindungi” kasus pelanggaran hukum dan etik Ivan Haz, maka diyakini akan berpengaruh terhadap wacana publik pada tataran nasional dan regional.Imbasnya tentu terhadappenurunan secara signifikan perolehan suara PPP di Madura. Karena Madura masih menjadi basis PPP. Sehingga mengeluarkan secara tidak hormat Ivan Haz dari keanggotaan partai harus mutlak dilakukan.

Pada sisi lain, PPP akan mulai ditinggalkan jika tidak ada tindakan tegas berupa pemecatan terhadap Ivan Haz. Karena belajar dari pengalaman perolehan suara partai Islam pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya, partai Islamselalu dibawah partai nasionalis. Jika tidak ada strategi politik yang efektif, maka PPP akan jalan di “tempat”.

Di samping itu, Ivan Haz yang notabene berangkat dari Dapil Madura,tentu akan melahirkan sentimen dan pretensi negatif dari masyarakat Madura secara khusus,tentang perilaku Ivan Haz yang cacat etika dan cacat hukum. Asumsi negatif itu dalam perjalananya akan meruntuhknan dominasi perolehan suara PPP di Madura. Sehingga sebetulnya PPP begitu ditantang apakah akan konsisten dengan sikap politiknya yang akan menutup pintu bagi kader bermasalah, atau justru memberikan toleransi terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan elit partai, termasuk Ivan Haz.

Oleh karena itu, Front Pemuda Madura Kepulauan (FP MK) sebagai organisasi kepemudaan yang juga turut konsen mengawal dinamika politik di Madura, akan terus melakukan reaksi secara tegas agar Ivan Haz dikeluarkan dari PPP. Bagaimanapun ini tidak mencerminkan posisinya sebagai anggota dewan yang idealnya memberikan keteladanan; baik secara politik maupun perbuatan. Maka FP MK mengutuk secara keras perilaku amoral dari Ivan Haz. Bagaimanapun FP MK punya kewajiban dan porsi yang sama besar untuk turut mengawal kasus ini sampai selesai.

Pada tataran yang lain, FP MK juga akan menggalang 10.000 tanda tangan dari masyarakat Madura dari empat Kabupaten, yang meliputi Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Bangkalan sebagai wujud rekomendasi kepada PPP agar mencabut mandat Ivan Haz. Petisi ini untuk selanjutnya akan disampaikan kepada PPP yang bertanggung jawab terhadap perilaku kadernya.

Jakarta, 07 10 2015
Front Pemuda Madura Kepulauan
(FP MK)

Asep Irama
Ketua Umum