JAKARTA, MaduraExpose.com – Presiden Prabowo Subianto kini berada di titik nadir dilema kekuasaan. Di satu sisi, ia menghadapi “todongan” ekonomi dari Presiden AS Donald Trump yang mengancam dengan sanksi dagang jika Indonesia keluar dari Board of Peace (BOP). Di sisi lain, sebuah gelombang tekanan dahsyat datang dari dalam negeri: para jenderal senior, guru besar, hingga ormas Islam memberikan ultimatum agar Indonesia segera angkat kaki dari organisasi tersebut demi menjaga kesucian politik bebas aktif.
Secara Teori Administrasi Publik dan Keamanan Nasional, posisi Indonesia saat ini terjebak dalam apa yang disebut Geopolitical Entrapment. Partisipasi Indonesia dalam BOP, yang disertai komitmen dana Rp17 triliun dan rencana pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza, dinilai oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI sebagai pelanggaran konstitusional yang fatal. Hersubeno Arif dalam kanal Hersubeno Point menyoroti bahwa langkah ini berisiko menyeret Indonesia ke dalam blok keamanan global tertentu, yang justru menghapus posisi Indonesia sebagai honest broker (penengah yang jujur) di dunia internasional.
Pandangan MUI: Dukungan Bersyarat di Tengah Badai Menariknya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil posisi yang lebih “lentur” namun tetap berpagar ketat. Berbeda dengan suara keras para purnawirawan yang mendesak keluar secara instan, MUI memberikan Dukungan Bersyarat. Bagi MUI, keberadaan Indonesia di dalam BOP bisa menjadi instrumen untuk “mempengaruhi dari dalam” demi kemaslahatan Palestina, daripada hanya menjadi penonton di luar. Namun, MUI memberikan garis merah yang tebal: jika BOP terbukti hanya menjadi kedok agresi atau gagal mewujudkan kemerdekaan Palestina, Prabowo wajib keluar tanpa kompromi.
Konfrontasi Konstitusi vs Tekanan Fiskal Dilema ini semakin meruncing karena faktor “perut” rakyat. Hersubeno mencatat bahwa jika Prabowo menuruti tekanan purnawirawan untuk keluar dari BOP, Trump kemungkinan besar akan memberlakukan tarif dagang yang mencekik. Namun, tetap bertahan di BOP di tengah serangan AS-Israel ke Iran yang menewaskan Ayatullah Ali Khamenei, justru memantik kemarahan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Secara Teori Anggaran, alokasi dana triliunan untuk BOP di tengah kondisi fiskal yang tertekan dan melambungnya harga BBM akibat krisis Selat Hormuz, menjadi peluru panas yang bisa memicu kegoncangan politik domestik.
Pada akhirnya, langkah Prabowo di BOP bukan sekadar urusan jabat tangan dengan Trump, melainkan ujian apakah UUD 1945 masih menjadi kompas utama atau kalah oleh realitas tekanan ekonomi global. Indonesia kini menunggu, apakah sang Jenderal akan memilih jalan diplomasi pragmatis MUI atau kembali ke barisan “Prajurit Bangsa” yang menuntut kesetiaan harga mati pada pembukaan konstitusi.
