Oleh: Jamilatul atiyah S.Com.I
9 Juli menjadi ujung tombak sejarah baru untuk Indonesia. Peralihan kepemimpinan, akankah mampu melukis wajah “indonesia baru” tanpa korupsi, tanpa kemiskinan, tanpa diskriminasi, dan mewujudkan kesejahteraan untuk perempuan.
Hampir 69 tahun indonesia merdeka, namun hingga kini mayoritas rakyatnya tidak hidup dalam kemiskinan, kebodohon, terbelakang dan teraniaya. Padahal negeri dengan populasi jumlah penduduk terbesar nomer empat (setelah Cina, India dan AS) ini memiliki potensi sumberdaya pertanian dan kekayaan mineral yang sangat melimpah.
Kuota 30% yang diberikan kepada perempuan untuk duduk diparlemen pun tak memberikan perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan perempuan. Ini terbukti banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, nasib tragis yang menimpa TKW, gagalnya penekanan jumlah angka kematian ibu (AKI) dan persoalan-persoalan kronis lainnya yang melilit rakyat.
Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusi (LRC-KJHAM) semaraiti Muntari menyatakan sebanyak 169 perempuan di Provinsi Jawa Tengah menjadi korban kekerasan.
Baru-baru ini, nasib kurang beruntung juga menimpa Najibah 25 tahun,warga Desa Lingga Jati, Kecamatan Arahan Indramayu yang menjadi korban penyiksaan majikannya di Abu Dhabi. Tubuhnya kurus, perutnya membuncit dan kakinya bengkak akibat sering dianiya dan ironisnya Najibah hanya menerima gaji satu kali selama tujuh bulan bekerja.
Kesejahteraan perempuan belum terealisasi juga terlihat dari gagalnya jumlah penurunan angka kematian ibu (AKI) secara signifikan. Berdasarkan hasil survei BKKBN, angka kematian ibu di Indonesia mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka rata-rata jauh lebih besar ketimbang hasil survei pada 2007 yang mencapai 228 per 100 ribu kelahiran.
Tidak hanya itu, menurut Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan masih terjadi dan mencapai angka 119.107 kasus hingga 2011. Angak itu meningkat di banding 2010 yang tercatat 105.103 kasus. Sedangkan dari data Kantor Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (KPMPKB) Jakarta Barat, tahun 2013 lalu ada 391 kausu kekerasan terhadap perempuan. Semetara tahun ini hingga bulan Juni telah dilaporkan 247 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat hingga akhir tahun.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mariyah dalam diskusi Pilar Negara “Peran Perempuan dalam Pilpres 2014” di Gedung Nusantara IV, Senayan Jakarta, menyatakan angka kematian perempuan di Indonesia lebih besar di bandingkan Vietnam. Ini disebabkan karena masih banyaknya desa yang belum mimiliki fasilitas melahirkan, belum lagi masalah hak cuti melahirkan yang mestinya diberikan 2 tahun penuh. Chusnul juga mengungkap ada sekitar 354 peraturan daerah (perda) dari jumlah keseluruhan 18 ribu perda yang terang-terangan mendiskriminasi kaum perempuan.
Perempuan adalah “sekolah pertama” bagi anak-anaknya yang akan meneruskan tongkat estafet peradaban ini. 17 persen perempuan duduk di kursi parlemen, ini menujukkan kiprah dan peran aktif perempuan di segala bidang, sama dengan laki-laki tanpa pengecualian, termassuk dalam bidang politik.
Namun politik yang mereka maksud hanya terbatas pada aspek kekuasaan saja. Ini berarti aktivitas politik mereka diarahkan pada upaya meraih peluang sebesar-besarnya untuk mendapatkan kekuasaan, tuntutan memenuhi kuota perempuan dalam parlemen, karena mereka fikir besarnya akses dalam lingkar kekuasaan dan legislasi akan menjadi jalan menculnya perubahan struktur masyarakat kearah yang equal dan egaliter, yaitu perempuan dipastikan senantiasa mewarnai setiap kebijakan publik yang diterapkan.
Namun keyakinan bahwa persoalan-persoalan perempuan akan terselesaikan dengan keberadaan perwakilan perempuan di kursi parlemen sangat melenceng jauh melihat fakta yang terjadi. Masih banyak perempuan yang harus hidup dibawah tekana kemiskinan, menjadi buruh kasar untuk melangsungkan hidupnya. Tak jarang nyawa menjadi taruhan, ironis memang, tapi inilah potret buram perempuan Indonesia ditengah negeri yang kaya raya.
Indonesia merupakan produsen terbesar kedua untuk timah, terbesar untuk tembaga, kelima nikel dan ketujuh untuk emas dan batu bara. Disamping itu negeri ini juga memiliki sumber daya energi berupa minyak bumi, gas alam, geotermal, energi terbarukan dan nuklir serta kekayaan alam lainnya seperti hutan dan laut. Tetapi akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme, kekayaan negeri ini tidak terdistribusi secara merata dan adil. Kekayaan justru terkonsentrasi pada sebagian kecil masyarakat. Bahkan melalui kebijakan privatisasi, investasi asing, pemberian konsensi pertambangan dan kebijakan bercorak kapitalisme neo liberal lainnya, kekayaan negeri ini justru lebih banyak dinikmati asing.
Disamping itu, gaya hidup penguasa saat ini yang menampilkan kemewahan dari mulai gaji yang tinggi, gedung rapat yang mewah, hingga mobil dinas yang mahal. Bagi mereka, jabatan identik prestise, martabat, kehormatan, bahkan ladang penghasilan yang subur. Maka dari itu tidak ada jaminan rakyat indonesia dapat menimati kekayaan negeri ini secara merata. Janji-janji yang mereka teriakkan waktu kampanye hanya akan menjadi mimpi yang tidak akan pernah terwujud jika pemimpin negeri ini masih memiliki mental menindas dan tidak menerapkan syari’at islam.
Sikap mereka sangat jauh berbeda dengan para pemimpin pada masa Rasulullah dan para sahabat. Bagi para pemimpin pada masa Rasulullah dan sahabat jabatan adalah amanah. Karena itu jabatan benar-benar dimaksudkan untuk menuaikan hak-hak rakyatnya, mereka tidak bisa tidur jika rakyatnya masih dililit kelaparan. Seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin al-khatthab ra., kesederhanaan tidak membuat para pemimpin kehilangan martabat dan kehormatan. Bandingkan dengan penguasa negeri saat ini, mereka hidup serba mewah ditengah jerit rakyatnya.
Demokrasi yang digembar-gemborkan selama ini hanya menjadi alat legalisasi penjarahan bagi konglomerat dan kapitalis asing. Suara rakyat hanya akan diperalat untuk meloloskan agenda-agenda busuk yang hanya akan menggelembungkan kantong para penguasa. Jika para pemimpin negeri ini masih seperti ini, hidup mewah tapi miskin prestasi bahkan menjadi musibah bagi rakyatnya dan masih menerapkan hukum-hukum buatan manusia yang bisa diperjual belikan akankah pergantian kepemimpinan mengahapus potret buram perempuan indonesia.
Pergantian sosok pemimpin bukan satu-satunya solusi bagi Indonesia untuk mengatasi krisis multidimensi yang kronis ini. Siapapa pun peminpinnya jika tidak berpegang teguh pada syari’at islam maka rakyat indonesia akan tetap hidup dalam keterbelakangan dan potret buram perempuan Indonesia tak akan pernah terhapus.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama Lengkap : Jamilatul Atiyah
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 12 Juni 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Sumber Langon, RT/RW 07/03 Desa Sera Tengah Kec. Bluto Kab. Sumenep
No. Telp/Hp : 087850337178
Pendidikan : SI Komunisaki dan Penyiaran Islam
Pekerjaan : Pengamat politik perempuan dan pemerhati kesejahteraan perempuan dan anak
