Pembahasan KUA-PPAS Lamban, Bupati Sumenep ‘Murka’

SUMENEP – Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, A Busyro Karim tampaknya mulai ‘murka’ terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Sampai-sampai, ia menyebut wakil rakyat bekerja berbasis uang.

Pernyataan itu disampaikan Bupati Sumenep usai menghadiri sidang paripurna istimewah DPRD dengan agenda pengucapan sumpah pengganti antar waktu anggota DPRD di Graha Paripurna, Kamis, (13/7/2017).

Salah satu yang membuat orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep ini ‘murka’ terkait lambannya pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plofon anggaran sementara (KUA-PPAS).

Ia menuturkan, eksekutif sebetulnya telah menyerahkan draf KUA-PPAS sejak satu setengah bulan lalu.

“Namun kenyataannya, sampai sekarang belum masuk di Badan Musyawarah (Bamus) untuk dijadwalkan pembahasannya,” tandasnya.

Ditambahkan mantan ketua DPRD dua periode ini, Idealnya KUA-PPAS sudah dibahas atau paling tidak hampir tuntas.

Sehingga, Agustus mendatang sudah bisa masuk kepada perhitungan. “Setelah penghitungan langsung ke APBD 2018. November sudah harus selesai. Kalau tidak, bisa kena sanksi semua,” imbuhnya.

Bahkan, Busyro sempat menuding Dewan Perwakilan Rakyat setempat bekerja hanya berbasis uang.

“Bahas satu materi Bamus (Badan musyawarah.Red) setelah itu jalan – jalan. Untuk membahas satu materi lagi, jalan – jalan lagi. Itu artinya kerja DPRD ini berbasis uang,” kata dia.

Menanggapi pernyataan Bupati tersebut, Ahmad Salim Wakil Ketua DPRD akan menyegerakan pembahasan KUA PPAS secara maksimal. Dia mengatakan DPRD punya banyak agenda yang harus diselesai.

“Akan kita segerakan membahasan KUA PPAS dipastikan tidak terlambat”. Ucapnya.

Menurut Salim, Bupati mengatakan kerja DPRD berbasis uang karena pihak ekskutif menginginkan kerja legislatif semakin baik.

“Sebaliknya legislatif berharap kerja kerja eksekutif juga lebih baik,” tandasnya. (Aji/Fer)

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM