Sumenep (MaduraExpose.com)- Sejumlah perwakilan asosiasi kepala desa (AKD) Sumenep mendatangi kantor DPRD setempat untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap Undang-Undang Pilkada melalui DPRD . Jum’at (3/10/2014).
Alasan penolakan para Kades ini, tak jauh berbeda dengan tuntutan sejumlah pihak lainnya dengan alasan pilkada tak langsung bisa menghambat proses demokrasi.
“Pilkada langsung ini tak ubahnya merampas hak rakyat dalam berdemokrasi”, terang Imam Idafi, Sekretaris AKD Kabupaten Sumenep, Madura.
Perwakilan para kepala desa ini juga mengancam akan boikot pilkada yang diberlakukan melalui DPRD.
“Kecuali Pilkada langsung kami dukung”, tandasnya.
(Sol/Fer)
