MADURAEXPOSE.COM – Distribusi keadilan ekonomi di wilayah kepulauan Sumenep kembali diuji oleh tantangan klasik: aksesibilitas. Di tengah persiapan menyambut Ramadan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengakui belum mampu menghadirkan operasi pasar secara fisik di wilayah kepulauan akibat kendala geografis. Sebagai gantinya, otoritas daerah kini bertaruh pada strategi “prioritas logistik” guna meredam potensi lonjakan harga bahan pokok (bapok).
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM dan Perindag) Sumenep, Moh. Ramli, mengungkapkan bahwa kunci stabilitas harga di pulau bukan pada intervensi pasar langsung, melainkan pada kelancaran rantai pasok. “Khusus kepulauan memang terkendala geografis. Langkah konkret kami adalah memastikan kelancaran distribusi,” ujar mantan Kepala DPMD tersebut.
Prioritas Muatan di Tengah Ancaman Cuaca
Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan ini merupakan bentuk contingency plan (rencana darurat) untuk mengantisipasi asimetri informasi dan kelangkaan barang. Diskop telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak Syahbandar dan operator angkutan laut. Tujuannya satu: barang kebutuhan pokok wajib mendapatkan prioritas muat (priority loading) di kapal maupun perahu motor dibandingkan komoditas non-primer lainnya.
Langkah ini krusial, mengingat keterlambatan pengiriman akibat cuaca buruk sering kali menjadi pintu masuk bagi spekulan untuk memainkan harga. Selain pengamanan jalur laut, pengawasan di tingkat camat juga diperketat. “Tidak boleh ada penahanan stok, apalagi memanfaatkan situasi untuk melanggar aturan,” tegas Ramli, sembari mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying yang justru akan mengacaukan ekuilibrium pasar.
Red./Editor: Ferry Arbania | Madura Expose
Layanan Pembaca: Bagi pembaca di wilayah kepulauan yang ingin melaporkan kelangkaan barang atau kenaikan harga yang tidak wajar, silakan kirimkan informasi melalui email resmi kami di: maduraexposenews@gmail.com.
