MADURA EXPOSE, JAKARTA – Dalam hierarki kebutuhan dasar manusia, “papan” bukan sekadar tempat bernaung, melainkan fondasi martabat warga negara. Visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mengejar target pembangunan tiga juta unit rumah mulai menemukan akselerasi nyata melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikomandani Menteri PKP, Maruarar Sirait.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Novita Wijayanti, memberikan apresiasi tinggi atas lonjakan signifikan kuota program tersebut. Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Kamis (4/11/2025), Novita menegaskan bahwa langkah ini adalah pengejawantahan filosofi administrasi publik yang berorientasi pada hasil (outcome-oriented).
Rekor Tertinggi dan Keadilan Distributif Menurut Novita, peningkatan kuota BSPS tahun ini merupakan yang tertinggi selama tiga periode ia menjabat di Senayan. Hal ini dinilai sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memangkas backlog perumahan serta memperbaiki 26,9 juta unit rumah tidak layak huni secara nasional.
“Metode pemerataan ini baru dilakukan di era Presiden sekarang dan Menteri Ara Sirait. Ada semangat memperluas penanganan serta pengentasan secara merata,” ungkap Wakil Ketua BURT DPR RI tersebut.
Novita menyoroti pentingnya Keadilan Distributif. Ia mengingatkan bahwa dari 518 kabupaten/kota, masih ada 224 daerah yang belum tersentuh BSPS. Bahkan, 22 daerah tercatat “kering” bantuan selama lima tahun terakhir. Baginya, setiap jengkal wilayah Indonesia berhak mendapatkan akses yang sama, terlepas dari ada atau tidaknya perwakilan mereka di Komisi V.
Presisi Data dan Sinergi CSR Dalam perspektif teori anggaran, Novita mendorong Kementerian PKP untuk melakukan pemutakhiran data secara Presisi. Data yang akurat adalah kunci agar pengentasan kemiskinan ekstrem melalui sektor perumahan dapat terukur dan akuntabel.
Selain mengandalkan APBN, legislator dapil Banyumas–Cilacap ini mengusulkan kolaborasi strategis dengan sektor swasta melalui pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR). Pelibatan perusahaan besar diharapkan mampu mendongkrak bantuan melampaui angka 400 ribu unit.
“Bencana bukan hanya merusak infrastruktur, tapi juga menghancurkan ruang hidup masyarakat. Papan adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi sebagai syarat kesejahteraan,” pungkas bendahara Fraksi Gerindra tersebut dengan nada tegas.
Penulis Red./Editor: Ferry Arbania | Madura Expose Layanan Pembaca: maduraexposenews@gmail.com
