Membedah Filsafat dan Teori Administrasi Publik di Jenjang Magister Waskita Dharma

Malang, Jawa Timur – Fondasi keilmuan sebuah disiplin tidak terletak hanya pada praktik, tetapi pada kerangka berpikir filosofis yang melandasinya. Dalam studi Administrasi Publik, mata kuliah “Filsafat dan Teori Administrasi Publik” berfungsi sebagai episentrum intelektual, terutama di jenjang Magister. Mata kuliah ini tidak hanya mengulas ‘apa’ yang dilakukan pemerintah, tetapi merenungkan ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’ fondasi etis dan teoretis praktik administrasi terbentuk.

Hal ini disoroti secara mendalam oleh Sulafah Fatin Khannanah, M.A.P., dosen pengajar Program Pascasarjana Universitas Waskita Dharma, Malang. Dalam sesi perkuliahan terbaru, beliau menegaskan bahwa mata kuliah ini berorientasi untuk menghasilkan lulusan yang mampu menganalisis secara kritis hakikat, paradigma, dan perkembangan pemikiran dalam Administrasi Publik.

“Tujuan utama kita adalah membekali mahasiswa dengan kerangka berpikir filosofis untuk memahami ontologi (hakikat), epistemologi (cara memperoleh pengetahuan), dan aksiologi (nilai) ilmu administrasi publik,” jelas Sulafah dengan senyum khasnya, Sabtu (12/12/2025).

Fondasi Esensial: Dari Klasik menuju Kontemporer

Mata kuliah ini dirancang sebagai landasan esensial bagi pemikir administrasi publik masa depan. Selama 16 sesi, pembelajaran menggunakan pendekatan blended method (ceramah, diskusi, studi kasus) yang menuntut partisipasi aktif dan analisis mendalam, sesuai dengan level Magister (L1 hingga L9).

1. Pergeseran Paradigma: Mencari Hakikat Ilmu

Fase awal perkuliahan berfokus pada pembangunan fondasi. Mahasiswa diajak melakukan refleksi ontologis terhadap hakikat administrasi publik sebagai ilmu dan praktik. Perdebatan mengenai dikotomi politik-administrasi yang dicetuskan oleh Woodrow Wilson (1887) dianalisis kembali, diikuti dengan penelaahan struktur birokrasi rasional Max Weber dan kontribusi manajemen saintifik Frederick Winslow Taylor.

Diskusi kemudian bergeser menuju pergeseran epistemologis dari paradigma tradisional ke pendekatan modern. Mahasiswa membedah evolusi pemikiran:

• Administrasi Publik Tradisional: Berfokus pada efisiensi dan hierarki (model birokrasi).

• New Public Administration (NPA): Penekanan pada nilai, etika, dan keadilan sosial (relevansi).

• New Public Management (NPM): Adopsi prinsip pasar dan efisiensi korporat (kinerja).

• Good Governance: Penekanan pada kolaborasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi multi-aktor.

Perubahan paradigma ini menjadi kunci dalam memahami konteks praktik pemerintahan kontemporer.

2. Isu Kontemporer dan Evaluasi Kritis

Fase lanjutan (Minggu 9–15) mengangkat isu-isu yang sarat dengan implikasi aksiologis dan praktik kebijakan, sesuai dengan capaian pembelajaran tingkat tinggi (CPMK 5 & 6, L7-L9).

Desentralisasi dan Otonomi Daerah dibahas bukan hanya dari aspek hukum, tetapi dari perspektif Filsafat Pembangunan Publik—bagaimana distribusi kekuasaan memengaruhi capaian keadilan, efektivitas, dan responsivitas pelayanan publik lokal.

“Suasana perkuliahan menjadi sangat menarik ketika kita masuk ke isu Governance dan Good Governance. Di sini, kita menganalisis praktik kolaborasi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Ini adalah model demokrasi deliberatif yang menuntut akuntabilitas publik sejati,” ujar Sulafah Fatin .

Selain itu, fokus pada Evaluasi Kinerja Sektor Publik memerlukan pemahaman mendalam tentang indikator yang tidak hanya berbasis output (kuantitas) tetapi juga outcome (dampak) dan impact (efektivitas jangka panjang) kebijakan.

Rancangan Pembelajaran: Mendorong Analisis Sintesis

Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah ini sengaja disusun untuk mendorong kemampuan analisis dan sintesis pada level Magister. Evaluasi tidak hanya mengukur pemahaman konsep dasar (CPMK 1) melalui kuis, tetapi juga kemampuan analisis mendalam terhadap pemikiran tokoh (CPMK 2) dan puncaknya adalah Presentasi Kelompok/Diskusi yang mengukur kemampuan kolaborasi dan sintesis materi kontemporer (CPMK 5, 6).

Mata kuliah ini berhasil menciptakan ruang diskusi yang kritis. Para mahasiswa didorong untuk tidak sekadar menerima teori, tetapi menjadi “teoretisi kritis” yang mampu mengaitkan konsep filosofis (misalnya, rasionalitas terbatas Herbert Simon atau nilai-nilai keadilan Rawlsian) dengan tantangan nyata dalam pelayanan publik dan kebijakan pemerintah.

Pada akhirnya, “Filsafat dan Teori Administrasi Publik” di Program Magister Universitas Waskita Dharma adalah investasi intelektual. Ia membekali para administrator publik masa depan dengan perangkat kognitif yang kokoh, mengubah mereka dari sekadar pelaksana menjadi agen perubahan yang sadar ontologi, epistemologi, dan aksiologi di balik setiap keputusan publik.***