SUMENEP, (MaduraExpose.com) – Dunia sedang menahan napas menyaksikan eskalasi serangan Amerika Serikat-Israel ke jantung Iran yang kian brutal. Di tengah badai mesiu yang telah menelan lebih dari 555 korban jiwa, posisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan tajam. Polemik kian meruncing setelah Pak Mahfud MD, melalui kanal resminya, membedah secara “terus terang” arah kebijakan luar negeri Indonesia yang dianggap sedang meniti tali tipis antara kepentingan Barat dan mandat konstitusi.
Secara Teori Administrasi Publik dan Diplomasi Pertahanan, pilihan Indonesia untuk bergabung dalam “Dewan Perdamaian” bentukan Donald Trump dinilai sebagai langkah yang kontradiktif. Pak Mahfud MD dan Faisal Assegaf menyoroti bahwa keterlibatan ini berisiko mendiskreditkan posisi Indonesia sebagai negara dengan politik “Bebas Aktif”. Dalam kacamata Hubungan Internasional, upaya Indonesia menawarkan mediasi dipandang sebagai langkah Anticipatory Governance yang berani, namun sekaligus rentan karena posisi tawar yang dianggap belum cukup kuat untuk menekan hegemoni Washington.
Paradoks ‘Peacekeeper’ di Tengah Blokade Faisal Assegaf, jurnalis yang pernah mendekam di sel Hizbullah, menegaskan bahwa Iran bukanlah negara yang mudah takluk meski pemimpin tertingginya, Ali Khamenei, telah gugur. Suksesi kepemimpinan di Teheran yang berjalan stabil menunjukkan ketahanan sistem pemerintahan yang solid. Di sisi lain, rencana pengiriman 8.000 pasukan Indonesia ke Gaza melalui mekanisme yang didominasi sekutu Israel memicu kekhawatiran publik akan potensi Indonesia hanya menjadi “penjaga gerbang” kepentingan tertentu, alih-alih pelindung kemanusiaan sejati.
Bagi Madura Expose, gejolak ini adalah panggilan bagi “Mata Elang” Nusantara untuk tetap kritis. Indonesia tidak boleh hanya diam sebagai penonton, namun juga tidak boleh terjebak dalam skema perdamaian yang justru meminggirkan hak kedaulatan bangsa-bangsa tertindas.
Red./Editor: Ferry Arbania | Madura Expose
