Mahasiswa Tuding Ada Upaya Pembungkaman, Polres Sumenep Membantah

SUMENEP – Gelombang solidaritas atas insiden tragis yang menimpa pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta kini merambat ke Sumenep.

Namun, aksi damai yang diinisiasi oleh Cipayung Plus justru memunculkan tudingan serius. Ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa menuduh adanya upaya ‘suap’ untuk membungkam suara ojol di Sumenep agar tak ikut berdemonstrasi.

Tuduhan Serius dan Bantahan Keras

Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Khoirus Sholeh, tudingan ini didasarkan pada pengakuan sejumlah pengemudi ojol yang disebutnya telah menerima uang dengan syarat tidak bergabung dalam aksi solidaritas.

“Ada temuan dari pengakuan ojol, dirinya diberi sejumlah uang dengan catatan tidak boleh ikut aksi unjuk rasa,” kata Sholeh. Ia menilai tindakan ini sebagai bentuk penyuapan dan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat.

Menanggapi tudingan yang berpotensi memicu kegaduhan, Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda, memberikan bantahan keras. Ia menyatakan tidak tahu menahu soal dugaan suap tersebut.

“Tidak ada upaya suap seperti itu. Kalau ingin menyampaikan aspirasi, silakan saja. Kami tidak pernah melarang,” tegas Kapolres, sembari meminta agar demonstrasi berlangsung secara santun dan tertib.

Solusi Kompromi dan Penegakan Hukum

Tudingan yang disampaikan oleh Cipayung Plus ini menuntut respons yang lebih dari sekadar bantahan. Untuk meredam ketegangan dan menjaga kepercayaan publik, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh pihak berwenang:

1. Penyelidikan Terbuka dan Transparan: Kapolres Sumenep dapat membentuk tim internal untuk menyelidiki dugaan yang disampaikan mahasiswa. Langkah ini akan menunjukkan komitmen institusi dalam menjaga integritas dan profesionalisme.
2. Dialog Publik: Mengundang perwakilan mahasiswa Cipayung Plus dan komunitas ojol untuk duduk bersama, memfasilitasi dialog, dan mencari solusi damai. Hal ini penting untuk memastikan setiap pihak dapat menyampaikan aspirasinya tanpa harus merasa terintimidasi.

Aksi solidaritas ini, yang digawangi oleh berbagai elemen mahasiswa seperti PMII, HMI, GMNI, IMM, dan BEMSU, merupakan cerminan dari kegelisahan terhadap hak-hak sipil.

Insiden yang menimpa Affan Kurniawan di Jakarta menjadi momentum bagi mereka untuk bersuara. Maka, tuduhan adanya upaya suap ini tidak bisa dianggap remeh.

Tanpa penyelidikan yang berimbang dan transparan, dugaan ini berpotensi merusak kredibilitas aparat penegak hukum dan memicu ketidakpercayaan publik. [dbs/gim/bjt]