Mengungkap Mafia Pembantai Salim Kancil
Maduraexpose.com-Kehadiran Bupati Lumajang, As’at Malik di program Indonesia Lawyer Club (ILC) menjadi kesempatan sejumlah aktivis untuk menyampaikan sejumlah catatan penting mereka terkait pembantaian Salim Kancil, aktivis tambang liar.
Komnas HAM mengkritik Bupati Lumajang dengan melempar pertanyaan pedas, apakan Satpol PP tidak melihat adanya lalu lintas kendaraan yang mengangkut pasir-pasir ilegal tersebut.
“Kalau Anda melihat, berarti Anda bagian dari kejahatan itu. Tetapi kalau Anda (sebagai bupati) bilang tidak melihat, itu namanya Anda bukan Bupati yang baik buat masyarakat Anda”, sesalnya.
Sementara Syaefullah Yusuf dalam pernyataannya mengatakan untuk kasus yang terjadi di Lumajang, harusnya Bupati/Wali kota berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait di Pemda.
“Bupati atau wali kota berkoordinasi dengan pihak aparat kepolisian”, kata Syaefullah Yususf, Wakil Gubernur Jawa Timur dalam dialog interaktif di ILC, Selasa Malam.
Dalam bedah kasus kali ini, hadir juga aktivis WALHI Jawa Timur.
“Dalam kasus penambangan pasir, kami melihat ada skenario kejahatan bisnis” kata
Oni Mahardika, Direktur Eksekutif WALHI Jatim.
Menurut Oni, pasir-pasir yang dikeruk dari Lumajang itu terindikasi di ekspor ke salah satu wilayah di Negara Tiongkok.
Sementara Faizal Akbar, anggota DPR yang juga hadir di ILC menyayangkan Balai Desa dijadikan tempat menghabisi aktivis tambang pasir liar.
“Saya tidak tahu, kejahatan macam apa ini, kok balai desa digunakan untuk pembantaian”, ujarnya.
Pihaknya mengaku memiliki catatan, bahwa pasir di Lumajang termasuk pasir terbaik se-Indonesia. Saya punya catatan sekitar 60 ribu hektar”,terang Faizal Akbar.
“Saya beri apresiasi kepada Kapolda Jatim yang langsung mengambil alih kasus tersebut”, imbuhnya.
(one/fer)
