Ist. SMPN 3 Sumenep/Istimewa.

MADURAEXPOSE.COM– Kisruh bingkisan berupa atribut umat kristiani yang sempat menggegerkan warga Sumenep sejak dua hari terakhir tampaknya akan terus bergulir menjadi bola panas. Pasalnya, atribut kaum kristiani tak hanya ditemukan pada sekolah dasar, melainkan juga di Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri 3 Sumenep.

” Kami juga pernah dikirimin buku yang isinya juga terkandung materi tanya jawab soal agama kristen,” terang Zulfikar, salah satu guru SMP Negeri 3 Sumenep, Madura, Jawa Timur kepada Reporter Slamet Reno, Kamis, 23 Februari 2017.

Pasalnya, masyarakat yang selama ini dikenal tentram dan adem ayem mulai merasa resah dan terganggu dengan adanya kasus tersebut yang belakangan mengundang reaksi keras dari para ulama dan kiai Madura.

“Kami minta pihak kepolisian mengusut tuntas, siapa dalang dibalik penyebaran bingkisan berupa atribut salib yang meresahkan umat muslim Sumenep tersebut. Polisi bisa memeriksa Kepala Disdik, Kepala UPT dan semua pihak secara mendalam. Kami melihat, ada indikasi kelalaian dari pihak dinas pendidikan Sumenep, ” terang Zamrud Khan, Direktut KONTRA’SM kepada Maduraexpose.com.

Masuknya sejumlah atribut umat kristiani yang “disusupkan” melalui bingkisan tertutup yang diterima murid sekolah dasar di Kabupaten Sumenep ini, lanjut Zamrud, dinilai sangat meresahkan umat Islam dan patut diduga mengarah kepada penistaan.

“Kalau semua pihak yang sudah diperiksa Polisi bilang tidak tahu, kita hargai. Tapi tidak sesederhana itu dengan lantas menghentikan upaya mengungkap siapa dalang dan penyandang dananya juga harus diungkap secara terang benderang,” tandasnya.

Zamrud menambahkan, penyebaran atribut kaum kristiani di sekolah umum yang nota bene siswa Islam itu, patut ditelusuri hingga ke akar-akarnya karena dampaknya sangat luas.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Menurutnya, Polisi bisa saja menjerat semua pelaku yang terlibat dengan pasal 311 atau pasal 156 a KUHP dan UU No 11 Tahun 2008 pasal 28 ayat 2. Disebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertetntu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan. hal ini dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar. [Reno/Ferry]