Kritik Keras Said Abdullah: PDI Perjuangan Serukan Tinjau Ulang Tunjangan DPR RI

Di tengah riuhnya sorotan publik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fraksi PDI Perjuangan membuat sebuah pernyataan yang menohok.

Melalui serangkaian unggahan di media sosial, Said Abdullah, selaku Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, tidak hanya berbicara tentang angka atau regulasi, tetapi melontarkan sebuah pertanyaan mendasar yang menusuk jantung kekuasaan: apa arti dari etik, empati, dan simpati di mata para wakil rakyat?

Said Abdullah menegaskan bahwa politik bukanlah sekadar permainan rasionalitas dan kesepakatan formal. Lebih dari itu, politik harus memiliki jiwa yang terikat pada nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam konteks hak-hak keuangan anggota DPR, ia menyerukan agar ukurannya tidak hanya sebatas jumlah, tetapi juga bagaimana tunjangan tersebut selaras dengan nurani dan hati nurani. Ini adalah sebuah teguran keras, terutama di saat rakyat mempertanyakan kinerja para wakilnya.

Sikap tegas ini bukan hanya retorika. Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI secara gamblang meminta agar tunjangan perumahan dan fasilitas lainnya yang dianggap “di luar batas kepatutan” untuk dihentikan.

Permintaan ini menjadi pukulan telak bagi narasi politik yang sering kali hanya berfokus pada legalitas dan ketentuan hukum. Bagi mereka, sebuah kesepakatan legal sekalipun tidak dapat membenarkan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai etika.

“Dalam situasi ekonomi yang masih sulit, fasilitas dan tunjangan berlebihan bagi wakil rakyat berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik,” ujar Said Abdullah.

Ia menekankan bahwa ukuran utama dari sebuah kebijakan bukan sekadar kesepakatan antar fraksi, melainkan kemampuan DPR untuk mengukur diri.

Di saat rakyat banyak menghadapi kesulitan dan tunjangan yang diterima jauh dari layak, tunjangan berlebih bagi wakil rakyat menjadi sebuah ironi yang merusak citra dewan di mata masyarakat.

Dengan langkah ini, PDI Perjuangan mencoba mengirimkan pesan kuat. Mereka ingin menunjukkan bahwa politik seharusnya menjadi cerminan dari hati nurani, bukan sekadar kalkulasi untung rugi.

Mereka mengajak seluruh anggota dewan untuk mengukur diri dan melakukan introspeksi. Keputusan ini, bagi mereka, adalah sebuah pelajaran penting untuk masa depan, sebuah pengingat bahwa kekuasaan datang dengan tanggung jawab moral yang jauh lebih besar daripada hak-hak material.

Lantas, akankah seruan ini menjadi tonggak perubahan atau hanya gelombang yang berlalu? Waktu dan tindakan nyata dari seluruh anggota dewan akan menjadi jawabannya. [*]

Fraksi PDI Perjuangan DPR memandang bahwa politik bukan sekedar rasionalitas dan kesepakatan. Yang harus melekat dalam politik di setiap waktu adalah etik, empati, dan simpati. Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak hak keuangan adalah bukan… pic.twitter.com/cNwPAUbphJ

— PDI Perjuangan (@PDI_Perjuangan) August 31, 2025