MADURA EXPOSE– Buntut pemecatan Samaudin dari media tempat bekerja masih berbuntut panjang, meski Kabag Humas Pemkab Sumenep sudah melunasi sebagian uang iklan yang sebelumnya tak terbayar hingga berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas.
Perilaku buruk yang ditunjukkan bagian Humas Pemkab Sumenep dinilai telah merusak tatanan dan komunikasi baik antara pelaku media dengan Bupati dan Wabup Sumenep yang selama ini tertata dengan baik. Dan masih menurut Udin (panggilan akrab Samaudin), oleh karena dirinya dipecat perusahaannya gara-gara uang iklan tidak dibayar oleh Humas Pemkab, dirinya meminta Bupati memberikan sanksi yang setimpal kepada Dihya Suyuti (Kabag) dan Arifah (Bendahara) Humas Pemkab Sumenep agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya dan kasus yang sama tidak terulang dimasa-masa yang akan datang.
“Atas nama insan Pers yang bekerja profesional di Sumenep, saya sebagai korban pemecatan Humas Pemkab, saya minta dengan hormat agar Pak Bupati dan Wabup mengeluarkan Pak Dihya Suyuti dan Bu Arifah sebagai Kabag dan Bendahara Humas Pemkab Sumenep. Kalau perlu mereka “dikarantina” adari jabatannya,” desak Samaudin, korban pemecatan wartawan kepada Madura Expose, Jum’at (27/05/2016).
Sementara Moh.Hartono, Pimred PortalMadura mengapresiasi perlakuan Humas Pemkab terhadap media selama ini menunjukkan kinerja yang buruk. Buruknya kinerja kehumasan itu berakibat fatal terhadap kerjasama awak media dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep terutama bagi Bupati dan Wabupnya.
“Kisruh uang iklan yang saat ini terjadi, menunjukkan bodohnya Kabag Humas Pemkab dan kroni-kroninya yang tidak memahami tugas dan tanggung jawabnya. Mereka bekerja serampangan tanpa regulasi yang jelas dan sangat awam masalah IT. Ini musibah besar sepanjang kehumasan di kota kita,” terang Moh.Hartono, Pimred PortalMadura saat berbincang dengan Madura Expose.
Pernyataan yang tak kalah pedasnya disampaikan Kabiro Koran Madura, Syamsuni, melalui media ini. Ia berpendapat, seorang PNS yang bekerja di bagian Humas, akan tetapi yang bersangkutan tidak memahami regulasi dan IT, sangat mustahil bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
“Kalau saya menilai, semrautnnya uang iklan di Humas Pemkab Sumenep, menunjukkan Kabag dan Bendaharanya tidak memahami pekerjaan mereka. Selain itu humas juga tidak transparan soal data media dan keuangan juga tidak jelas. Harusnya Bupati bersikap tegas dan segera mengambil tindakan tegas. Solusi terbaik copot saja semua di humas itu dan segera ganti dengan orang yang memang ahli dibidangnya,” ujar Syamsudi, Kabiro Koran Madura.
Sementara Dihya (Didik) Suyuti dikonfirmasi soal regulasi dan kemampuan IT, sama sekali tidak membantah. Ia mengakui, jika Humas Pemkab Sumenep tidak memiliki data lengkap pelaku media online di Sumenep. Anehnya lagi, ketika Dihya Suyuti diminta untuk menunjukkan data media yang telah mendapatkan iklan atau advertorial dari humas, dirinya hanya tersenyum sambil mengalihkan pembicaraan. [R@y/Fer]
