Kisruh SOTK,APS: Anggota Dewan Jangan Menjilat Ludahnya Sendiri

MADURAEXPOSE.COM–Fungsionaris dari Aliansi Pemuda Sumenep (APS) ingatkan kalangan legislator, terutama Pansus SOTK DPRD Sumenep agar tidak menjilat ludahnya sendiri, terkait dengan adanya manuver dari pihak eksekutif yang mengembalikan hasil penyusunan Draf Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) awal Nopember lalu.

“Akan menjadi sangat janggal ketika hasil keputusan pansus SOTK, bahwa sebanyak 26 SKPD itu, mendadak bertambah menjadi 30 SKPD dengan dalih sudah dievaluasi oleh gubernur. Ini sarat kejanggalan dan indikasinya juga ada peraturan yang dilabrak,” terang Hazmi, Fungsionaris dari APS Madura, Jawa Timur kepada Maduraexpose.com, Jum’at 18 Nopember 2016.

Pihaknya menambahkan, andaikata terjadi perubahan dari yang sudah ditetapkan pansus sebelumnya, hal itu dapat memicu kecurigaan dikalangan masyarakat. Apalagi sampai terjadi penambahan dari sebelumnya 26 akan bertambah gemuk menjadi 30 SKPD.

“Kalau ada perubahan semisal penambahan dari peambahan sebelumnya, karena hal itu bisa bertentangan dengan amanat PP nomer 18 thn 2016 yang berupaya menekan belanja publik lebih besar melalui perampingan instansi di lingkungan Pemkab Sumenep,”imbuhnya.

Hazmi mengingatkan pihak legislatif untuk tidak menjilat ludahnya sendiri dan harus membuktikan konsistensi keputusan Pansus sebelumnya yang tidak akan merubah hasil pansus.

“Bahayanya lagi, ketika organisasi SKPD terlalu gemuk, maka akan berdampak terhadap strutukr APBD itu sendiri. Apalagi, lanjut Hazmi, belanja daerah saat ini banyak di kuras untuk menggaji pegawai ketimbang untuk kesejahteraan masyarakat.

“Bayangkan saja, APBD Sumenep itu, sekitar 65% di gunakan untuk belanja pegawai. Lantas untuk kesejahteraan rakyatnya berapa ? Nah, ketika melihat kesenjangan sosial masih tinggi seperti itu, angka kemiskinan masih tergolong tinggi, angka buta aksara masih tinggi, fasilitas kesehatan dan pendidikan masih sangat minim,” tandasnya.

Hazmi melanjutkan, sejauh ini pembangunan infrastruktur masih panggang jauh dari api. Sedangkan masyarakat tiap tahunnya bayar pajak.Hal itu,kata dia, seharusnya menjadi evaluasi bersama,bukan sebaliknya malah terjadi gesekan antara eksekutif dan legislatif. Dan menurut Hazmi, ketika SO SKPD terlalu gemuk, justru semakin membuka peluang untuk pejabat melakukan tindakan korupsi,kolusi, dan nepoti.

“Legislatif jangan sampai MASUK ANGIN, apalagi kata orang madura ” jek ajilet copana thibi’ ” (jangan menjilat ludahnya sendiri). SOTK ini sebuah pertaruhan legislatif selaku wakil rakyat. Kalau misalkan SOTK yang ditetapkan oleh pansus berubah dari 26 menjadi 30, maka legislatif khususnya pansus, itu sama halnya menghianati amanah rakyat,”pungkasnya. [Arbania]