MADURA EXPOSE
MADURAEXPOSE.COM, SUMENEP– Terpilihnya Kepala Desa Pangarangan Miskun Legiyono Sebagai Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep priode 2020-2025 menuai polemik atas pernyataannya di media yang mengatakan Kades harus satu suara dalam Pilkada 9 Desember 2020.
“Jujur saja, dari 332 kepala desa yang ada di Sumenep apabila tidak mau satu suara silahkan minggir dan tidak usah bergabung atau bernaung di Asosiasi kepala desa (AKD),” terang Yon, sapaan akrab H. Miskun Legiyono seperti dilansir media daring.
Kisruh soal pernyataan Ketua AKD terpilih inipun mendapat respon dari Kirno, senior AKD Sumenep melalui keterangannya kepada Maduraexpose.com.
Menurut Kirno, ultimatum Ketua AKD terpilih itu sebenarnya hal yang wajar dalam sebuah organisasi.
“Terkait dengan statement ketua AKD Kabupten Sumenep yang memberikan ultimatum kepada anggotanya itu sah sah saja. Karena Jabatan kades itu di lahirkan dari proses demokrasi sudah barang tentu, semua kades punya hak untuk berpolitik degan mengedepankan azas JURDIL di hari pelaksanaan nantinya,” demikian Kirno dalam keterangannya seperti dilansir Maduraexpose.com, Sabtu 07 Agustus 2020.
Dilanjutkan Kirno, bagi pihak yang tidak puas dengan pernyataan Ketua AKD terpilih,sebenarnya,lanjut Kirno tidak perlu panik,karena dalam proses Pilkada sudah ada lembaga pengawas seperti Bwaslu.
“Lembaga pengawas pasti sudah siap dalam menjalankan tugas skaligus akan memonitor sekaligus mngawasi semua aparat pemerintah termasuk Kades, ASN untuk memastikan netralitas mereka,” imbuh Kirno panjang lebar.
Kendati demikian,Kirno berharap agar semua pihak ikut serta dalam mensukseskan Pilkada Sumenep 9 Desember 2020.
“Intinya mari kita sukseskan dan tetap menjaga kondusifitas agar Pilkada berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dan masyarakat puas dalam memilih pemimpinya untuk priode yang akan datang,” tutup Kirno.
Ferry Arbania
