Reporter: Zubairi Amta

Malang (Maduraexpose.com) – Adanya temuan Dewan Pengawas Pemilih (Panwaslih) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur terhadap belasan ribu Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum masuk dalam DPT yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumenep ditengarai akibat kelalaian KPUD dalam mengoptimalkan penyusunan DPT. Sehingga dikhawatirkan ada masyarakat yang tidak dapat menyalurkan hak politiknya dalam Pilkada Sumenep 09 Desember mendatang.

Koordinator Wilayah Front Pemuda Madura Kepulauan (Koorwil FP MK) Cabang Malang, Mohammad Kayyis AR menuntut KPUD untuk segera menyelesaikan masih bermasalahnya DPT. Supaya ada jaminan masyarakat yang punya hak pilih dapat berpartisipasi dalam Pilkada Sumenep.

“Artinya yang paling penting sekarang KPUD harus serius dalam memperbaiki DPT yang ditengarai masih banyak masyarakat yang sudah cukup usia untuk mencoblos tapi tak masuk dalam DPT. KPUD harus kerja rodi karena limit efektif pada hari pelaksanaan Pilkada sudah tersisa sekitar 18 hari lagi,” kata Kayyis saat dihubungi via sambungan selurer di Malang pada Jumat, (20/11/2015).

Kayyis mengatakan, KPUD bisa memaksimalkan kerja Panitia Pemungutasn Suara (PPS) dan Panitia Pengawan Kecamatan (PPK) untuk memverifikasi pemilih yang belum masuk dalam DPT.

Kayyis merinci beberapa daerah yang bermasalah kecara keabsahan DPT. Kecamatan Arjasa ada 1.389 pemilih, Kecamatan Kota 952, Kecamatan Lenteng 700 pemilih dan Kecamatan Pulau Raas sebanyak 711 pemilih.

“Sehingga dari total keseluruhan 11.450 pemilih yang belum masuk dalam DPT secepatnya direvisi oleh KPUD. Jika tidak, penyelenggaraan Pilkada Sumenep tak demokratis. Karena penyelenggara pemilu (KPUD) tidak punya komitmen dalam menyelesaikan masalah semrawutnya DPT,” sambung Kayyis.

Sehingga bagi Kayyis, FP MK juga punya tanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada Sumenep. Mulai dari proses verifikasi DPT sampai pada pelaksaan pilkada.

“FP MK juga turut memantau proses pelaksaan Pilkada Sumenep nanti. Tujuan kita untuk memastikan bahwa pilkada dapat berjalan dengan asas-asas keadilan dan kejujuran,” demikian Kayyis menutup perbincangan.

(ZA/Fer)

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM