MaduraExpose.com, SUMENEP – Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Khairul Anwar, melontarkan kritik sekaligus ajakan reflektif bagi seluruh Pemerintah Desa di wilayahnya. Beliau menegaskan bahwa sudah saatnya desa melakukan “Transformasi Mental” untuk tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang mandiri secara fiskal.
Peran Legislatif dalam Kemandirian Desa
Sebagai legislator, Khairul Anwar melihat adanya disparitas yang nyata antara potensi kekayaan desa dengan realisasi Pendapatan Asli Desa (PADes). Menurutnya, regulasi yang ada saat ini sudah sangat mendukung, namun eksekusi di lapangan seringkali terhambat oleh pola pikir yang masih bergantung sepenuhnya pada transfer anggaran dari pusat maupun daerah.
“Tugas kami di DPRD adalah memastikan regulasi dan pengawasan berjalan. Namun, inovasi harus lahir dari rahim desa itu sendiri. Kita ingin desa di Sumenep ini punya harga diri fiskal, di mana mereka mampu membiayai program unggulannya dari hasil keringat sendiri, bukan hanya menunggu kucuran Dana Desa (DD),” tegas Politisi muda tersebut.
Fokus pada Optimalisasi BUMDes dan Aset
Khairul menekankan bahwa kunci dari kemandirian fiskal adalah optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia menyayangkan jika BUMDes hanya dibentuk untuk memenuhi syarat administratif tanpa memiliki unit usaha yang memberikan profit bagi kas desa.
Beberapa poin transformasi yang didorong oleh Khairul Anwar antara lain:
- Revolusi Pengelolaan Aset: Desa harus berani memetakan aset potensial—baik itu lahan, pariwisata, maupun produk unggulan—untuk dikelola secara profesional.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Kemandirian fiskal hanya bisa dicapai jika masyarakat percaya bahwa PADes dikelola dengan jujur untuk kepentingan publik.
- Kedaulatan Ekonomi Lokal: Mendorong konsumsi produk lokal di dalam desa untuk menjaga perputaran uang tetap berada di tingkat akar rumput.
Ajakan untuk Pemimpin Muda Desa
Khairul Anwar yang dikenal vokal dalam isu-isu kerakyatan ini mengajak para Kepala Desa, terutama generasi muda, untuk berani keluar dari zona nyaman. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin desa di masa depan tidak lagi dilihat dari banyaknya proyek fisik dari APBN, melainkan dari seberapa besar ia mampu meningkatkan taraf hidup warganya melalui kemandirian ekonomi.
“Mari kita ubah wajah desa kita. Jangan lagi dikenal sebagai desa yang meminta-minta tambahan alokasi, tapi jadilah desa yang mandiri dan berdaulat. Transformasi mental ini adalah harga mati jika kita ingin Sumenep maju secara merata,” tutupnya dalam sebuah forum koordinasi daerah.
[Red/MaduraExpose]
