KH. Imam Hasyim: Sosok Ulama-Politisi di Balik Kursi Wakil Bupati Sumenep

SUMENEP – Nama K. H. Imam Hasyim, S.H., M.H., kini menjadi sorotan utama di kancah politik Sumenep. Bukan sekadar politisi biasa, sosok yang baru saja terpilih sebagai Wakil Bupati Sumenep untuk periode 2025–2030 ini memadukan dua kekuatan besar yang jarang bersatu: otoritas agama sebagai pengasuh pesantren dan ketajaman politik sebagai seorang sarjana hukum. Siapakah sosok ulama-politisi ini yang mampu menggebrak panggung kekuasaan Madura?

Lahir pada 31 Desember 1962, KH. Imam Hasyim membawa latar belakang yang kaya dan berlapis, menjadikannya figur sentral yang sangat dinanti kepemimpinannya.

Dari Bilik Pesantren Menuju Gedung Parlemen

Kekuatan utama Imam Hasyim terletak pada akarnya yang kuat di dunia pesantren. Ia dikenal luas sebagai Pengasuh Pondok Pesantren At-Taufiqiah di Sumenep—sebuah lembaga pendidikan yang memberinya landasan moral dan sosial yang mendalam di tengah masyarakat.

Latar belakang pendidikannya pun mencerminkan perjalanan ini:

• Masa kecilnya dihabiskan di lingkungan pesantren, menempuh pendidikan dasar dan menengah di MIN At-Taufiqiyah dan MTs At-Taufiqiyah Sumenep (1968–1977).

• Ia kemudian melanjutkan studi ke MA Nurul Jadid, Probolinggo (1977–1980), mengokohkan tradisi keilmuan pesantren.

Namun, ia tidak berhenti di situ. Puluhan tahun kemudian, Imam Hasyim menunjukkan kecerdasan akademisnya di bidang hukum, sebuah langkah strategis yang membekalinya untuk menghadapi kompleksitas birokrasi dan politik.

Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Hukum (S.H.) dari Universitas Kartini (lulus 2004) dan dilanjutkan dengan Magister Ilmu Hukum (M.H.) dari Universitas Narotama (lulus 2007). Kombinasi ilmu agama dan ilmu hukum inilah yang membuatnya dijuluki sosok ulama-politisi yang tangguh.

Tangan Dingin di Politik

Jejak politik Imam Hasyim pun tak bisa diremehkan. Sebelum menduduki kursi Wakil Bupati, ia sudah malang melintang di dunia legislatif. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep selama periode 2009–2014, memberikan bukti pengalaman nyata dalam merumuskan kebijakan publik.

Saat ini, ia juga memegang kendali kepemimpinan partai sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Sumenep. Posisi ini menegaskan bahwa ia bukan hanya figur spiritual, melainkan juga pemain kunci yang memegang kemudi pergerakan politik di daerah tersebut.

Perpaduan antara ketaatan sebagai ulama, kepiawaian sebagai politisi, dan integritas hukum sebagai sarjana membuat sosok KH. Imam Hasyim, S.H., M.H. menjadi figur Wakil Bupati Sumenep yang paling disorot. Masyarakat kini menanti bagaimana ia akan menerapkan prinsip keadilan hukumnya dan kepemimpinan pesantrennya dalam memajukan Kabupaten Sumenep hingga tahun 2030.