MaduraExpose.com,Sumenep– Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur resmi menyetop penanganan kasus dugaan penyelewengan beras untuk masyarakat miskin (raskin) di 7 Kecamatan Kepulauan.

Namun demikian, Kajari Sumenep, Bambang Panca Wahyudi Hariadi mengatakan, penghentian penyelidikan kasus tersebut sifatnya hanya sementara 

“Meskipun dihentikan, tidak lalu dibiarkan, melainkan mencari alat bukti baru, kemudian baru diangkat lagi,” kata Bambang.

“Jadi, kasarnya bukan di “86” kan,” ungkapnya lagi.

Menurutnya, penghentian dilakukan sesuai dengan aturan, bahwa pihaknya tidak boleh berlama–lama dengan surat penyidikan, jika dalam pelaksanaannya tidak selesai, bisa diperpanjang 2×30 hari.

Tetapi, ketika bila masih belum rampung juga, maka bisa diambil sikap, yakni dihentikan sementara sambil lalu mencari alat bukti baru.

“Nah, ketika nanti ditemukan alat bukti baru, ya kami segera naikkan lagi kasusnya,” tegasnya.

Seperti diketahui, kasus raskin 7 Kecamatan tersebut dilaporkan sejak tahun 2008 lalu, meliputi Kecamatan Kepulauan yakni Arjasa, Kangayan, Sapeken, masalembu, Raas, Gayam dan Kecamatan Nonggunong Pulau Sapudi.

Kasus tersebut sudah penah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur tertanggal 9 Agustus 2011. Pengadaan beras untuk Gudang Beras Bulog (GBB) Sumenep oleh Satuan Tugas Pengadaan Gabah Dalam Negeri Sub Divre XII Madura Perum Bulog Tahun 2008, ditemukan kerugian negara sebesar Rp18.248.891.325.

Tulisan ini terbit sebelumnya di mediamadura.com dengan judul :
Setop Penyidikan Kasus Raskin, Kajari Sumenep: Bukan di-86-kan

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

(mmc)