Jalan Rusak dan Kuda Liar di Pantai Lombang

Sorotan Kritis Warga Dapil V: Setelah Bertahun-Tahun, Pantai Wisata Kebanggaan Masih Terjebak Stagnasi!

A. Pengantar: Kritik Abadi dari Bumi Cemara Udang

Pantai Lombang di Kecamatan Batang-batang, Sumenep, Madura, Jawa Timur, adalah permata pariwisata yang dikenal dengan deretan Cemara Udang yang eksotis. Namun, keindahan alam tersebut selalu dibayangi oleh masalah klasik yang terkesan ‘abadi’: infrastruktur yang rusak dan pengelolaan yang stagnan.

Keluhan ini, yang sejatinya sudah mengemuka bertahun-tahun lalu—bahkan sejak reses Anggota Komisi II DPRD Sumenep, H. Masdawi, di lokasi pada Senin, 19 November 2018—tetap relevan hingga hari ini. Kritik warga Dapil V (Gapura, Batang-batang, Batu Putih, Dungkek) adalah cerminan dari frustrasi publik terhadap lambannya gerak Pemkab.

B. Tiga Dosa Utama Pengelolaan Wisata Lombang

Dalam sesi serap aspirasi (reses) yang dihadiri puluhan konstituen, tiga isu utama menjadi sorotan tajam yang menuntut perubahan segera:

1. 🛑 Infrastruktur Jalan: Janji Pembangunan yang Berkarat

Warga mengeluhkan kondisi jalan menuju Pantai Lombang yang rusak parah dan terkesan dibiarkan bertahun-tahun. Meskipun Politisi Partai Demokrat, H. Masdawi, pada saat itu pernah menjanjikan bahwa anggaran pembangunan jalan telah disiapkan dan akan direalisasikan pada tahun 2019, kenyataannya, perbaikan jalan kerap kali tidak optimal atau bahkan tertunda.

“Jalan masih rusak dan dibiarkan. Bagaimana wisatawan mau datang jika aksesnya sulit? Ini bukan masalah baru, ini masalah yang sudah berkarat,” tegas Mahmud, salah satu perwakilan warga.

2. 🐴 Penertiban Kuda Liar: Isu Kebersihan dan Kenyamanan yang Terabaikan

Keberadaan kuda-kuda yang berkeliaran secara “liar” di area pantai menimbulkan masalah serius terkait kebersihan dan kenyamanan pengunjung. Warga menyoroti kotoran kuda yang bisa buang air sembarangan, bahkan saat pengunjung sedang menikmati makanan.

Permintaan untuk segera membuat area parkir khusus kuda dan zona-zona penertiban adalah tuntutan mendasar yang menunjukkan bahwa aspek sanitasi dan tata kelola lingkungan wisata masih jauh dari standar profesional.

3. 📉 Stagnasi Pengelolaan: Desakan Swastanisasi yang Tak Kunjung Terwujud

Keluhan fundamental lainnya adalah perkembangan fasilitas wisata yang terkesan lambat dan stagnan. Warga menilai pengelolaan oleh pemerintah daerah jauh lebih lambat dibandingkan jika dikelola oleh pihak swasta.

Menanggapi hal ini, H. Masdawi, yang dikenal sebagai politisi vokal, telah mendesak agar Pemkab Sumenep segera memberikan peluang pengelolaan kepada pihak ketiga (swasta).

“Jika dipihak ketigakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan naik tiga kali lipat dan perkembangan fasilitas akan jauh lebih cepat. Tinggal kemauan pemerintah saja,” ungkap Masdawi.

C. Agitasi Politik: Menguji Komitmen Pemerintah Daerah

Artikel ini bukan sekadar laporan, melainkan sebuah desakan politik. Stagnasi Pantai Lombang adalah simbol dari minimnya terobosan dan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menggarap potensi pariwisata.

Pemerintah daerah ditantang untuk membuktikan komitmennya. Apakah mereka akan terus membiarkan aset berharga ini tenggelam dalam masalah infrastruktur lama dan birokrasi yang lambat, atau segera bertindak nyata?

Tiga poin yang harus segera dilakukan Pemkab Sumenep:

1. Realisasi Percepatan Swastanisasi: Segera tindak lanjuti usulan kerjasama dengan pihak ketiga yang ‘dinotariskan’ agar tata kelola menjadi profesional dan cepat.

2. Audit Infrastruktur Mendesak: Pastikan janji perbaikan jalan utama menuju Lombang benar-benar tuntas dan berkualitas, bukan sekadar proyek tahunan.

3. Penataan Zona Sanitasi: Wujudkan zona-zona khusus untuk kuda guna menjamin kebersihan dan kenyamanan maksimal bagi para wisatawan.

Warga dan konstituen Dapil V hanya menginginkan satu hal: Wisata Lombang harus maju!