ARSITEKTUR KOLONIAL peninggalan jaman BELANDA di kota Pamekasan (Blogger)

Maduraexpose.com- Temuan anggota DPRD, LSM dan aktivis Mahasiswa terkait penumpukan anggara dan kejanggalan terkait program APBD 2013 yang diduga kuat terjadi penjadwalan ulang pada tahun anggaran 2014, realisasinya terindikasi tidak terlaksana sesuai peruntukannya.

Hal lain yang menjadi sorotan DPRD Pamekasan tersebut mengenai LKPJ tahunan Bupati Pamekasan tahun 2014, dimana dalam kajian Legislator ditemukan adanya indikasi perencanaan program yang diduga tidak melalui analisis yang benar hingga mengabikatkan tidak terlaksananya program yang dimaksud.

Temuan anggota DPRD itu sejalan dengan apa yang menjadi analisa para aktivis mahasiswa dan LSM setempat, yang selama ini eksis meneriakkan adanya program kerja yang diduga tidak terealissai sejumlah SKPD dilingkungan Pemkab Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Mereka menyarankan agar Bupati Pamekasan, Achmad Syafii melakukan evaluasi terhadap pimpinan SKPD yang dinilai memiliki kinerja lamban.Mereka juga menengarai adanya beberapa SKPD yang dicurigai belum merealisasikan program kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Syauqi, juru bicara dari penggiat LSM dan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur) menuding, banyaknya progra kerja yang tidak terealisasi itu karena pimpinan SKPD yang tidak giat bekerja. Pihaknya mengingkan segera dilakukan penyegaran pimpinan.

“Pimpinan SKPD yang tidak giat bekerja harus diganti. Jika tidak, maka akan berdampak sistemik terhadap pemerintahan dan rakyat Pamekasan”, ujarnya kepada awak media di Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Menurut Syauqi, desakan perlunya adanya pergantian pimpinan SKPD terhadap Bupati Pamekasan tersebut,sebagai bentuk apresiasi positif terhadap kajian dan temuan dari kalangan DPRD Pamekasan. Terutama yang berkaitan dengan adanya dugaan penumpukan anggaran yang bersumber pada APBD 2014 yang mencapai Rp300 miliar seperti dibeberkan Suli Faris, Wakil Ketua DPRD setempat.

Menurutnya, penumpukan anggara itu terbongkar setelah pihak DPRD melakukan studi kasus atas laporan kerja pertanggung jawaban Bupati Pamekasan priode 2014.

Sementara dari bagian Tata Kelola Keuangan Pemkab Pamekasan, menjelaskan, adanya penumpukan anggaran itu dapat berpengaruh pada perputaran keuangan daerah dan dinilai tidak sehat karena melabrak perundang-undangan yang ada.

Kisruh penumpukan anggaran hingga Rp 300 miliar ini di perparah lagi dengan temuan 137 nomenklatur pada APBD 2014 yang diungkap oleh Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (Kalam) Pamekasan. Tak tanggung-tanggung, aktivis kalam juga membeberkan kode rekening 1.02.01.25.29.5.2 dengan total dana sebesar Rp816.870.000,00. yang diduga sengaja tidak dibelanjakan oleh dinas terkait yang berwenang. Salah satunya, versi kalam, yakni pembangunan Puskesmas Propppo, Pamekasan.

(bbs/jak/fer)