Indonesia “Belum” Memiliki Peta Dasar Mitigasi Bencana Terintegrasi

Oleh: Prof. Dr. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, ST., MT., D.Min
(Guru Besar Universitas Pelita Harapan)

Kita mencermati bersama fakta data bencana gempa yang terjadi secara simultan mulai di Lombok, Bali, Sulawesi Tengah, kemudian kembali pada hari Kamis 11 Oktober 2018 jm 01.57 wib, gempa bumi dengan kekuatan magnitudo M6,4 kembali mengguncang wilayah Jawa Timur dan Bali. Data dari BMKG melaporkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,47 LS dan 114,43 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 55 km arah timur laut Kota Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur di kedalaman 12 km. Gempa yang terjadi dilaporkan pula tidak berpotensi Tsunami.

Berdasarkan dari berbagai data yang dihimpun sementara, pembiayaan pemulihan kawasan pasca bencana di Lombok dapat menelan hampir bahkan lebih dari Rp 10 Triliun. Terpenting dari itu pula, nyawa manusia yang paling berhargapun hilang. Belum lagi kita cermati dampak bencana gempa di Sulawesi Tengah yang menelan korban nyawa manusia yang lebih banyak serta kerugian materi yang juga lebih besar daripada dampak bencana gempa di Lombok.

Dalam rangka usaha secara nasional baik pemerintah dan masyarakat untuk mengantisipasi bencana gempa dan bencana lainnya, selain yang utama mempersiapkan manusia sebagai “Human System” yang siap merespon bencana kapanpun, Indonesia memerlukan “Peta Dasar Mitigasi Bencana yang Terintegrasi” dari lingkup nasional sampai ke daerah. Mengapa harus “terintegrasi”? Peta Dasar Mitigasi Bencana pada dasarnya terintegrasi dengan:
1. Rencana Umum Tata
Ruang (RUTR)
2. Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR)
3. Rencana Bagian
Wilayah Kota (RBWK)
4. Penataan Bangunan
Gedung & Lingkungan
5. Perda Tata Ruang
6. Perda Pengelolaan
Lingkungan
7. Perda Bangunan
Gedung
8. Peraturan & Standar
lainnya di daerah.
Dengan pemikiran di atas, beberapa hal yang tidak mudah untuk mengimplementasikan Peta Dasar Mitigasi Bencana di daerah, yaitu:
1. Menata Mitigasi
Bencana di daerah
2. Menata Mitigasi
Bencana antar daerah
3. Menata Mitigasi
Bencana di Provinsi
4. Menata Mitigasi
Bencana antar
Provinsi
5. Menata Mitigasi
Bencana secara
Nasional

Dimungkinkan Peta Dasar Mitigasi Bencana yang terintegrasi dari daerah sampai di tingkat nasional, bahkan bisa sampai terintegrasi di tangan Presiden, hal ini adalah “treatment” yang sangat baik bagi Pemimpin Indonesia untuk mengambil sikap dan keputusan merespon dampak bencana yang terjadi.

Pemerintah dan Masyarakat “harus” memastikan Peta Mitigasi Bencana “dibentuk”!!!!!….Mulai dari format di daerah ataupun format secara nasional, yang utama, Peta Dasar Mitigasi Bencana yang Terintegrasi harus diwujudkan saat ini juga…..!!!

(fer)