MADURA EXPOSE—Kabar tidak sedap terkait dugaan investor bayangan yang diduga menguras uang miliaran dari salah satu Bank perkreditan syariah terus menggelinding kepermukaan, meski hal tersebut telah dibantah oleh Novi Sujatmiko, Direktur Bank BPRS Bhakti Sumkera beberapa waktu lalu kepada awak media.

Akibat pemberitaan yang terus menyedot perhatian banyak kalangan, belakangan muncul rumor aliran dana ke investor dari pihak Bank telah dihentikan. Munculnya instilah investor bayangan atau rekaya tersebut pertamakali digulirkan oleh Ainur Rahman yang membeberkan ke salah satu media lokal.

Terkait rumor dihentikannya aliran dana BPRS ke pihak investor tersebut belum ada kepastian, mengingat beberapa pihak terkait enggan memberikan keterangan saat dikukan konfirmasi .

Hal itu terbukti dua hari lalu, sikap kurang menyenangkan justru ditunjukkan Imam Sukandi, Kabid Pendapatan, DPPKA Sumenep saat dikonfirmasi benar tidaknya aliran dana dari Bank ke investor sudah dihentikan atau tidak.

Imam Sukandi enggan memberikan komentar dan balik bertanya kepada wartawan apakah sudah melihat surat yang menunjukkan pada pembuktian rumor yang berkembang di masyarakat.
“Saya No Commont”, ujar Imam Sukandi saat keluar dari ruang kerjanya di kantor DPPKA.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Sikap dingin terhadap awak media ini mendapat sorotan tajam dari Ketua LSM PPB Sumenep, Edy Juanidi. Menurut Edy, harusnya Imam Sukandi memberikan keterangan seluas-luasnya kepada awak media yang sedang meliput, bukan sebaliknya menunjukkan tampang kurang sedap.

“Sikap yang ditunjukkan Imam Sukandi yang terkesan kurang bersahabat terhadap wartawan yang intens mengorek informasi terkait dugaan adanya aliran dana ke invetor itu harusnya dijawab secara profesional dan seluas-luasnya agar publik puas”, terang Edy Junaidi, Ketua LSM PPB saat diwawancarai di Kantor Dinas Pendidikan, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa timur, Kamis 7 April 2016.

Edi meminta Bupati maupun Wakil Bupati memberikan tegoran keras kepada Imam Sukandi, Kabid Pendapatan DPPKA agar lebih santun dan terbuka dalam memberikan keterangan kepada wartawan yang mengorek informasi terkait kisruh pembangunan Pasar Anom Baru yang saat ini menjadi buah bibir banyak kalangan karena terindikasi sarat kejanggalan.

“Kami minta kinerja Imam Sukandi dievaluasi. Kami meminta saudara Bupati dan Wakil Bupati memberikan teguran keras kepada pejabat yang tidak terbuka kepada media”, pungkasnya.