Honorer R4 Sumenep Bergerak ke Istana: Tuntut Kejelasan Status ASN

SUMENEP,Madura Expose, Minggu 20 Juli 2025 – Sejak Sabtu malam (19/7/2025), tiga unit bus bergerak perlahan dari Sumenep, Jawa Timur, mengangkut sekelompok manusia yang memanggul asa dan penantian panjang. Total 150 tenaga honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau kategori R4 dari ujung timur Madura ini, adalah representasi dari ribuan suara yang tak tercatat. Tujuan mereka satu: Istana Negara di Jakarta, arena aksi unjuk rasa nasional pada Senin (21/7/2025), tempat janji keadilan hendak ditagih.

Mereka adalah guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang telah mengabdikan diri puluhan tahun di berbagai pelosok Sumenep. Namun, pengabdian itu, ironisnya, belum berujung pada pengakuan resmi negara. “Kami ini sudah puluhan tahun mengabdi, tapi sampai sekarang status kami belum jelas karena tak masuk database BKN,” ujar Rini Antika, Sekretaris Jenderal Aliansi Honorer Non Database BKN (R4) Indonesia, yang juga seorang tenaga kesehatan asal Sumenep, Minggu (20/7/2025). Rini menjelaskan, di Sumenep saja, jumlah honorer R4 mencapai 5.642 jiwa, sebuah angka yang tak bisa diabaikan dalam peta layanan publik daerah.

Perjalanan ke Jakarta ini bukanlah piknik, melainkan manifestasi dari sebuah frustrasi kolektif. “Kami berangkat bukan untuk membuat keributan, tapi untuk menagih janji dan meminta keadilan dari negara,” tegas Rini, menggarisbawahi esensi perjuangan mereka. Ketidakjelasan status ini, menurut Rini, telah memaksa mereka bekerja dalam limbo administratif, tanpa jaminan kepastian karir yang seharusnya menjadi hak setelah pengabdian bertahun-tahun.

Dalam aksi nasional yang diperkirakan akan diikuti sekitar 20.000 peserta dari berbagai daerah dan latar belakang profesi (guru, nakes, Satpol PP, pamdal), para honorer R4 membawa tiga tuntutan utama kepada pemerintah:

Hak Afirmasi bagi yang Gagal Seleksi CPNS: Mereka menuntut perlakuan serupa dengan honorer yang masuk database BKN, yang mendapatkan afirmasi jika gagal seleksi.

Regulasi Afirmasi bagi Honorer R4 yang Terkendala Formasi: Banyak dari mereka yang tidak bisa ikut seleksi bukan karena kompetensi, melainkan ketiadaan formasi yang relevan. “Banyak dari kami yang gagal ikut seleksi bukan karena tak mampu, tapi karena formasinya memang tidak ada,” keluh Rini.

Implementasi UU ASN Nomor 20 Tahun 2023: Mendesak Presiden untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut, khususnya terkait pengangkatan honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aksi ini, menurut Rini, adalah “langkah terakhir” setelah berbagai upaya audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan sejumlah kementerian tak kunjung membuahkan hasil konkret. “Kami sudah mengadu ke DPR dan kementerian, tapi tak ada keputusan yang pasti. Sekarang saatnya kami bersuara langsung ke Presiden,” imbuhnya, menandakan eskalasi perjuangan dari meja perundingan ke jalanan.

Uniknya, gerakan ini ditegaskan sebagai inisiatif independen, tanpa sokongan partai politik atau fraksi di DPR. Biaya keberangkatan, mulai dari transportasi hingga konsumsi, ditanggung sepenuhnya oleh swadaya peserta dari daerah asal, melalui patungan sukarela yang bervariasi dari Rp5.000 hingga Rp500.000 per orang. “Kami tidak menerima bantuan dari pihak manapun,” tutup Rini, menegaskan kemandirian perjuangan mereka.

Senin pagi itu, ribuan honorer R4 dijadwalkan berkumpul di Masjid Istiqlal sejak pukul 07.00 WIB, sebelum melakukan long march menuju Istana Negara. Perjalanan sunyi dari Sumenep, dan dari berbagai penjuru negeri, akan berujung pada sebuah teriakan kolektif di gerbang kekuasaan, menuntut pengakuan atas pengabdian yang telah puluhan tahun mereka berikan. Sebuah narasi tentang ketahanan, harapan, dan perjuangan di tengah ketidakpastian birokrasi.