Sitrul Arsy (kiri) dan sahabat karibnya Busyro Karim dalam sebuah acara (Foto:Ferry Arbania/Maduraexpose.com)
MADURA EXPOSE—Ketua Umum Front Pemuda Madura Kepulauan (FP MK), Asep Irama kembali mempertanyakan hasil audit khusus atau Dengan Tujuan Tertentu (DTT) yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PT Wira Usaha Sumekar (WUS), di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Pemeriksaan BPK diduga berkaitan dengan dana partisipacing interest (PI).
“Kalau memang diduga ada masalah dalam aspek pengelolaan aset daerah oleh PT WUS, seharusnya hasil audit BPK disampaikan secara transparan kepada publik, ini untuk menghindari tendensi masyarakat bahwa BPK juga tidak betul-betul serius dalam mengungkap dugaan pelanggaran hukum di internal PT WUS,” kata Asep dalam keteranggannya di Jakarta.
PT WUS merupakan salah satu BUMD Sumenep yang diberi kewenangan mengelola SPBU dan sejumlah usaha lain seperti bengkel dan lapangan futsal. PT WUS juga menjadi BUMD yang menangani masalah migas di Sumenep.
Tetapi, menurut Asep, anehnya sumbangan PT WUS kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak signifikan, dan bertentangan dengan beberapa unit usaha yang dikelola oleh PT WUS.
“Lalu kenapa PAD yang diterima pemerintah masih cukup kecil jika dibandingkan berbagai aset daerah yang dikelola oleh PT WUS, seharusnya memang audit BPK juga harus melacak itu dan disampaikan kepada publik,” jelas Asep.
PI di Madura awalnya milik PT Santos dari pengeboran migas blok maleo tahun 2010. Namun karena aturan mengharuskan PI dikelola BUMD, maka saham 10 persen itu dialihkan ke Petrogas Pantai Madura (PPM). Sedangkan PT WUS merupakan salah satu pemegang saham di PPM bersama Barito Pasific dan Petrogas Wira Jatim (PWJ). Saham terbesar dimilik Barito Pasific 49 persen, kemudian PWJ dan PT WUS masing-masing 25,5 persen.
Bukan hanya itu, sejak tahun 2010 hingga sekarang PT WUS ditengarai tidak sehat. Anggaran yang disetor ke pemerintah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus merosot. Bahkan diduga, uang bagi hasil yang diperoleh dari PT WUS dari sejumlah perusahaan termasuk migas, pom bensin, dan sebagainya, menjadi bancakan oknum tertentu. Jumlahnya mencapai Rp8,8 miliar rupiah.
Sitrul Arsy (kiri) dan sahabat karibnya Busyro Karim dalam sebuah acara (Foto:Ferry Arbania/Maduraexpose.com)
MADURA EXPOSE—Ketua Umum Front Pemuda Madura Kepulauan (FP MK), Asep Irama kembali mempertanyakan hasil audit khusus atau Dengan Tujuan Tertentu (DTT) yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PT Wira Usaha Sumekar (WUS), di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Pemeriksaan BPK diduga berkaitan dengan dana partisipacing interest (PI).
“Kalau memang diduga ada masalah dalam aspek pengelolaan aset daerah oleh PT WUS, seharusnya hasil audit BPK disampaikan secara transparan kepada publik, ini untuk menghindari tendensi masyarakat bahwa BPK juga tidak betul-betul serius dalam mengungkap dugaan pelanggaran hukum di internal PT WUS,” kata Asep dalam keteranggannya di Jakarta.
PT WUS merupakan salah satu BUMD Sumenep yang diberi kewenangan mengelola SPBU dan sejumlah usaha lain seperti bengkel dan lapangan futsal. PT WUS juga menjadi BUMD yang menangani masalah migas di Sumenep.
Tetapi, menurut Asep, anehnya sumbangan PT WUS kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak signifikan, dan bertentangan dengan beberapa unit usaha yang dikelola oleh PT WUS.
“Lalu kenapa PAD yang diterima pemerintah masih cukup kecil jika dibandingkan berbagai aset daerah yang dikelola oleh PT WUS, seharusnya memang audit BPK juga harus melacak itu dan disampaikan kepada publik,” jelas Asep.
PI di Madura awalnya milik PT Santos dari pengeboran migas blok maleo tahun 2010. Namun karena aturan mengharuskan PI dikelola BUMD, maka saham 10 persen itu dialihkan ke Petrogas Pantai Madura (PPM). Sedangkan PT WUS merupakan salah satu pemegang saham di PPM bersama Barito Pasific dan Petrogas Wira Jatim (PWJ). Saham terbesar dimilik Barito Pasific 49 persen, kemudian PWJ dan PT WUS masing-masing 25,5 persen.
Bukan hanya itu, sejak tahun 2010 hingga sekarang PT WUS ditengarai tidak sehat. Anggaran yang disetor ke pemerintah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus merosot. Bahkan diduga, uang bagi hasil yang diperoleh dari PT WUS dari sejumlah perusahaan termasuk migas, pom bensin, dan sebagainya, menjadi bancakan oknum tertentu. Jumlahnya mencapai Rp8,8 miliar rupiah.
Jauh hari sebelumnya, Jum’at (2/10/2015) Achsanul Qasasi, anggota VII BPK RI saat jadi pembicara dalam sebuah seminar nasional di Aula AsSyarqaqi, Kampus Instika Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep menyatakan tim auditor selesai melakukan pemeriksaan terhadap PT WUS dan pemeriksaan diperkirakan selesai 15 hari.
(AIZ/
