Geliat DBH Migas Madura, Bupati Sumenep Soroti Aturan yang Jauh dari Adil

SUMENEP (Maduraexpose.com) — Di balik perairan Madura yang kaya akan sumber daya alam, tersimpan sebuah ironi yang menggerus rasa keadilan. Meski menjadi salah satu ladang minyak dan gas (migas) strategis, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diterima oleh daerah penghasil, khususnya Kabupaten Sumenep, dinilai jauh dari kata layak.

Bupati Sumenep, H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH, secara tegas menyuarakan ketidakpuasan ini. Menurutnya, formula yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen ESDM nomor 7 tahun 2019 dinilai tidak berpihak pada daerah penghasil.

“Seharusnya dalam Permen nomor 1 tahun 2022, berpihak pada daerah penghasil Migas,” tandasnya, Rabu (11/10/2023).

Fauzi membeberkan rincian yang mengagetkan. Berdasarkan aturan saat ini, jika eksplorasi berjarak 4 sampai 12 mil, DBH Migas yang dibagi ke pemerintah daerah hanya 30%. Dari jumlah tersebut, 10% dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 1% untuk daerah pengelola, dan sisanya 19% harus dibagi rata ke 37 kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur.

“Kami (Kabupaten Sumenep) hanya mendapatkan 0,5 persen,” ungkapnya.

Disparitas ini semakin terlihat jelas saat dikonversikan ke dalam angka nyata. Total DBH Migas untuk Madura pada tahun 2023 hanya sebesar Rp123,95 miliar. Jumlah ini dibagi ke empat kabupaten, dengan Sumenep mendapatkan Rp32,77 miliar. Ketika angka itu dibagi per kapita, setiap penduduk di Madura hanya menerima sekitar Rp31.273, sementara penduduk Sumenep hanya kebagian Rp28.881 per orang.

“Ini agak sulit. Yang pasti, solusinya harus ada penambahan DBH migas yang berpihak kepada masyarakat di Pulau Madura,” tegas Fauzi.

Sebagai langkah perlawanan, politisi PDI Perjuangan ini akan terus mendorong perubahan formula penghitungan DBH Migas, yaitu dari produksi kotor (cost production) yang di-lifting. Ia juga mengusulkan rekonsiliasi penghitungan ulang lifting migas dan penambahan kewenangan daerah dalam financial sharing.

Di samping itu, untuk jangka panjang, Fauzi berkomitmen memperjuangkan perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan UU Migas.

“Saya harap perusahaan migas lebih berpikir dengan social oriented, bahwa sesungguhnya apa yang diberikan kepada daerah 10% itu ujung-ujungnya juga diberikan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Perlu diketahui, beberapa perusahaan migas yang beroperasi di Sumenep antara lain PT Ophir Medco Energy Company, HCML, KEI, dan EML. Dari keempatnya, tiga di antaranya telah memasuki tahap eksploitasi.