MaduraExpose.com — Reuni Akbar 212 tahun 2025 tidak hanya menjadi ajang konsolidasi spiritual dan moral bagi umat Islam, tetapi juga melahirkan usulan politik-sosial yang monumental. Di hadapan ribuan peserta yang memadati Silang Monas hingga larut malam, Panitia Aksi secara resmi mendesak Pemerintah untuk menetapkan tanggal 2 Desember sebagai Hari Libur Nasional dengan label khusus: ‘Hari Ukhuwah Indonesia’.
Usulan ini disampaikan langsung oleh perwakilan panitia, Muhammad bin Husein Alatas, dari atas panggung utama, Selasa (2/12/2025) malam, yang disambut gemuruh takbir dan applause massal dari lautan massa berbaju putih.
🗓️ Dari Aksi Bela Islam Menuju Hari Persatuan
Muhammad bin Husein Alatas menjelaskan bahwa penetapan 2 Desember sebagai Hari Libur Nasional akan menjadi simbol pengakuan negara terhadap momentum persatuan umat terbesar di era kontemporer.
“Mumpung ada Wamenag, mumpung ada Gubernur, saya usul, bagaimana kalau 212 acara momentum besar ini 2 Desember kita usulkan jadi Hari Ukhuwah Indonesia?” serunya penuh semangat. “Jadi 2 Desember jadi hari libur nasional, InsyaAllah, tiap harinya jatuh Senin, Selasa, Rabu, tetap Libur Nasional, kita tetap bisa kumpul di Monas.”
Usulan ini menekankan bahwa semangat 212 telah melampaui isu politik awal pada 2016, bertransformasi menjadi spirit tahunan yang merayakan dan memperkuat Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Islam) dan Ukhuwah Wathaniyah (Persaudaraan Kebangsaan). Penetapan hari libur ini diharapkan dapat melembaga secara permanen kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat untuk merawat persatuan.
🗣️ Respon Pejabat dan Sorotan Politik
Usulan ini disampaikan dalam sesi puncak Reuni Akbar yang dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i.
Wamenag Romo Muhammad Syafi’i, dalam sambutannya, sebelumnya telah menekankan urgensi menjaga persatuan dan melawan upaya perpecahan, sejalan dengan penetapan 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk Menangkal Islamophobia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2022.
Meski Wamenag dan Gubernur tidak memberikan jawaban langsung atas usulan hari libur tersebut di panggung, kehadiran mereka dianggap sebagai simbol komunikasi terbuka antara gerakan umat dan pemerintah. Gubernur Pramono Anung terpantau meninggalkan lokasi setelah pukul 21.30 WIB diiringi mars Aksi Bela Islam, menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat untuk menanggapi desakan publik ini.
🕋 Konsolidasi Moral: Revolusi Akhlak dan Solidaritas Global
Selain usulan hari libur, Reuni 212 yang mengusung tema ‘Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI’ ini juga menegaskan dimensi keislaman kontemporer yang mendalam:
Penguatan Spiritual: Acara dipenuhi dengan Salat Magrib, Salat Isya berjemaah, Khotmil Quran (membaca Al-Qur’an dari awal hingga akhir), dan Munajat akbar.
Solidaritas Global: Aksi ini diselingi orasi di depan Kedubes Amerika Serikat dan doa khusus untuk pembebasan Palestina.
Kepedulian Bencana: Panitia secara khusus meminta peserta untuk menggalang bantuan dan memanjatkan doa bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra, menunjukkan bahwa fokus gerakan ini juga tertuju pada isu kemanusiaan domestik.
Usulan Hari Libur Ukhuwah Indonesia pada 2 Desember kini menjadi bola panas yang akan menguji respons pemerintah dan DPR, sekaligus menjadi penanda bahwa gerakan 212 telah berevolusi dari mobilisasi massa menjadi kekuatan moral yang menuntut pengakuan simbolis atas persatuan umat di panggung nasional.**
