FPMK Menolak Prasangka Sebagai Organisasi Instrumen Politik
Jakarta (MaduraExpose.com) -)FPMK secara khusu menolak klaim banyak kalangan sebagai organisasi sarat kepentingan politis. Setelah beberapa kali FPMK mengawal isu ketimpangan sosial-politik di Sumenep, banyak kalangan yang menyebut organisasi kami sebagai instrumen politis. Apalagi, panasnya atmosfer politik Sumenep menjelang Pemilukada semakin menguatkan asumsi mereka bahwa FPMK adalah organisasi yang digalang salah satu kandidat. Sekali lagi, FPMK menolak prasangka naif itu.
Dari awal, sejak 2014, FPMK lahir sebagai buah dedikasi mahasiswa lintas daerah untuk mengawal Madura maju. FPMK bukan oraganisasi sektarian, melainkan organisasi padu dan integral yang mengusung agenda besar “Revolusi Madura”, terutama usaha membersihakn Madura dari indikasi penyimpangan pemerintahan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan kesewenangan.
Dimotori oleh empat mahasiswa Madura, yaitu Imam Rahmatullah, Asip Irama, Muchlas Jaelani, dan Moh. Kayyis, FPMK lahir pada Agustus 2014 lalu. Sampai kini, FPMK bukan organisasi yang terpusat di Jakarta, melainkan juga di daerah lain melalui sistem kordinasi wilayah. Seperti di Yogyakarta, dikordinatori oleh Muchlas Jaelani; di Malang dikoordinatori oleh Moh. Kayyis; di Surabaya dikoordinatori Moh. Rizki; di Jember dikoordinatori oleh Misbahul Khair.
Bersamaan dengan itu, 4 Mufakat FPMK dicetus sebagai platform organisasi ini, yaitu: (1) Mengawal ekonomi lokal Madura berdikari. Sebab, indikator kesejahteraan masyarakat Madura salah satunya bisa dilihat dari singkronisasi kekayaan alam Madura dengan pendapatan masyarakat; (2) Mengawal masyarakat Madura tanpa kemiskinan dan pengangguran, sebagaimana dilansir banyak media bahwa angka kemiskinan dan pengangguran di Madura masih sangat besar; (3) menolak disparitas pembngunan di Madura antara darat dan pulau. Sebagaimana diketahui, pelayanan pemerintahan yang terpusat di darat akan terus menggeser pola pelayanan di pulau. Padahal, kepualaun memberikan kontribusi luar biasa terhadap sektor pendapatan daerah di Madura; (4) meberdayakan usaha kreatif masyarakat sebagai sumbangan besar ekonomi bangsa.
FPMK akan terus mendorong transparansi pemerintahan di Madura. Sebagaimana diyakini FPMK, korupsi dan kesewenangan adalah penyakit kronis birokrasi yang bisa menghancurkan sendi kehidupan di Madura. FPMK akan mengawal isu pemerintahan yang berkaitan dengan 4 mufakat yang dicetus di atas. FPMK, terutama sekali, ingin menyatukan generasi lintas kawasan di Madura, baik di darat maupun di pulau, untuk membangun kesahteraan masyarakat Madura secara umum.
Prasangka yang meyebut FPMK adalah instrumen politik salah satu kandidat di Pemilukada, atau kalim-klaim sepihak lainnya, jelas adalah asumsi tak berdasar. Sejak awal, FPMK bebas dari kepentinggan politik manapun, hingg kini. Dan, komitmen ini akan terus berlanjut sebagai sumbangsih generasi muda Madura untuk kesejahteraan masyarakat. Karena, membangun kesejahteraan tidak dengan sendirinya jatuh dari langit, bahkan tidak dengan mantra.
Jakarta, 29 Juni 2015
Koordinator
Front Pemuda Madura Kepulauan (FPMK)
